Tolak Kenaikan BBM, Ratusan Massa Geruduk DPRD Kalteng
UNJUK RASA- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam MKM menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalteng menolak kenaikan harga BBM, Senin (5/9/2022). Tampak seorang pria ketika mulai membakar foto Puan Maharani.
PALANGKA RAYA- Aksi unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang diberlakukan pemerintah pusat per 3 September 2022, digelar ratusan mahasiswa di Kota Palangka Raya, Senin (5/9) sore.
Menggunakan atribut pakaian hitam, massa yang tergabung dalam Masyarakat Kalteng Menggugat (MKM), menggeruduk Kantor DPRD Kalteng, Jalan S Parman, Kota Palangka Raya.
Dikawal ketat aparat kepolisian, aksi demo diwarnai pembakaran ban dan foto Puan Maharani oleh massa yang berdiri melingkar menghindari api dipadamkan oleh kepolisian. Sejumlah spanduk turut dibentangkan. Tulisan kekecewaan hingga jeritan masyarakat tertuang dalam spanduk.
Koordinator Lapangan (Korlap) MKM Ernae Agustyana dalam orasinya menyampaikan, kenaikan harga BBM akan membuat rakyat lebih menderita. Pasalnya, kenaikan harga BBM juga akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Kami selaku masyarakat secara tegas menolak kenaikan BBM, karena kenaikan BBM akan memicu kenaikan bahan-bahan pokok di pasaran. Apalagi kenaikan tersebut akan sangat dirasakan oleh masyarakat kecil,” ucapnya.
Mereka menuntut DPRD Kalteng mendesak DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk mengaudit kembali BPH Migas, dalam regulasi penyaluran BBM Bersubsidi. Kemudian menuntut DPRD Kalteng untuk mendesak DPRRI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus jual beli berkaitan dengan dana distribusi BBM subsidi, serta mendesak DPR RI melalui rapat kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengawal stabilitas harga BBM Bersubsidi.
MKM juga minta DPRD Kalteng mendesak DPR RI melalui rapat kerja Kementerian Keuangan untuk memprioritaskan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk kesejahteraan masyarakat.
Terakhir, mendesak DPRD Kalteng menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Gubernur Kalteng, berkaitan dengan regulasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Hadir menemui mahasiswa saat demo, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno bersama jajaran. Wiyatno mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan keputusan pemerintah pusat dan bukan kewenangan daerah. Namun, pihaknya akan meneruskan aspirasi yang disampaikan oleh pengunjuk rasa, agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
“Sebenarnya kami juga menolak kenaikan BBM. Saya selaku Ketua DPRD Kalteng mengucapkan terima kasih atas masukan dan aspirasi yang telah disampaikan. Tentunya aspirasi ini akan segera kami teruskan kepada pemerintah pusat, agar bisa secepatnya ditindaklanjuti,” pungkasnya. fwa/nvd