Pemerintah Jangan Abaikan Sekolah Swasta

PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan (Disdik), agar memberikan perhatian kepada tenaga pendidik di sekolah-sekolah swasta, khususnya di pelosok Bumi Tambun Bungai.


Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Duwel Rawing saat dibincangi di gedung dewan, belum lama ini. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik di sekolah swasta sangat minim, terutama dari segi kesejahteraan.


“Saat melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam rangka menyerap aspirasi dibidang pendidikan, kita berkunjung ke salah satu sekolah swasta disana, dimana para tenaga pendidik sangat mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah,” ucapnya.


Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, salah satu dilema yang dihadapi tenaga pendidik di sekolah swasta, yaitu penerimaan pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana saat tenaga pendidik lolos seleksi tersebut akan ditarik ke sekolah negeri dan harus meninggalkan peserta didik disekolah swasta.


“Dilema yang mereka hadapi, apabila diterima sebagai PPPK akan ditarik bekerja di sekolah negeri dan terpaksa meninggalkan peserta didik sekolah swasta. Yang artinya sekolah-sekolah swasta juga akan kehilangan tenaga guru. Sedangkan tidak semua sekolah di pelosok merupakan sekolah negeri,” ujarnya.


Selain itu, Duwel berharap, agar aspirasi yang disampaikan para tenaga pendidik di sekolah swasta tersebut, bisa mendapat perhatian dari pemerintah mengingat sekolah swasta khususnya di pelosok juga menjadi ujung tombak bagi dunia pendidikan.


“Kita berharap agar perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada sekolah negeri. Tetapi sekolah swasta juga harus diperhatian, baik dari kesejahteraan tenaga pendidik dan peserta didik, maupun Sarana-Prasarana (Sapras) sekolah. Apalagi di pelosok yang tidak memiliki sekolah negeri,” pungkas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan Kalteng ini.