DPRD dan Pemprov Sepakti Raperda Pajak dan Retribusi

PENDANDATANGANAN – Wakil Ketua I DPRD Kalteng H Abdul Razak didampingi Wakil Ketua II H Jimmy Carter serta Wakil Ketua III Faridawaty Darland Atjeh bersama Wakil Gubernur H Edy Pratowo, saat menandatangani berita acara persetujuan bersama Raperda Pajak dan Retribusi, pada Rapat Paripurna di gedung dewan, Selasa (8/11).


PALANGKA RAYA –Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022, di lantai III gedung dewan, Selasa (8/11).


Wakil Ketua I DPRD Kalteng H Abdul Razak, selaku pimpinan rapat dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan Rapat Paripurna Ke-10 tersebut mengusung beberapa agenda yakni penyampaian laporan hasil Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalteng dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Daerah) tentang Pajak dan Retribusi.


Kemudian dilanjutkan agenda penandatanganan berita acara persetujuan bersama, antara Gubernur dan DPRD Kalteng terhadap Raperda Pajak dan Retribusi, serta yang terakir pembacaan pendapat akhir Gubernur Kalteng.


“Ada beberapa agenda yang diusung dalam Rapat Paripurna kali ini. Pertama adalah kita akan mendengarkan secara seksama laporan hasil Pansus DPRD Kalteng dalam rangka membahas Raperda tentang Pajak dan Retribusi. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur dan DPRD Kalteng terhadap Raperda Pajak dan Retribusi, serta pendapat akhir/pidato Gubernur Kalteng,” ucapnya.


Disisi lain, Ketua sekaligus juru bicara Pansus pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi DPRD Kalteng Y Freddy Ering, dalam laporannya menyampaikan keberadaan Raperda Pajak dan Retribusi sangat bermanfaat dan menjadi payung hukum untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pajak dan retribusi di Bumi Tambun Bungai.


“Raperda ini merupakan penggabungan dari beberapa peraturan menyangkut Pajak dan Retribusi dengan harapan dalam implementasinya dilaksanakan secara optimal. Apalagi Raperda Pajak dan Retribusi sangat bermanfaat dan menjadi payung hukum untuk menggali potensi PAD dari sumber pajak,” ujarnya.


Disaat yang sama, Wakil Gubernur Kalteng H Edy Pratowo mengatakan, keberadaan Raperda Pajak dan Retribusi sangat penting dalam mengotimalisasi PAD dari sumber-sumber potensial terutama pajak daerah dan retribusi, sehingga Pemprov Kalteng menerima Perda Pajak dan Retribusi untuk dibahas lebih lanjut.


“Dengan ini, Pemprov Kalteng menerima Raperda Pajak dan Retribusi untuk dibahas lebih lanjut dan mewakili unsur pimpinan dilingkungan Pemprov, saya mengucapkan terima kasih kepada tim Pansus DPRD Kalteng dan seluruh stakeholder yang telah terlibat dalam penyusunan Raperda ini,” pungkasnya.