Wakil Rakyat Dukung Aksi Penolakan UU MD3

PALANGKA RAYA-Aksi penolakan revisi UU MPR DPR DPRD dan DPD (MD3) di sejumlah daerah termasuk di Kalteng mendapat tanggapan dari kalangan DPRD Provinsi.


Legislator dari PPP H Syamsul Hadi mengatakan pihaknya mendukung dengan adanya aksi yang dilakukan oleh massa pemuda beberapa waktu lalu.


“Kami menilai hal ini juga kurang bagus di era demokrasi saat ini, dan memang peranan legislatif di senayan terlalu kuat,” ujarnya kepada awak media, ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/3).


Dirinya melihat seharusnya kalangan legislatif tidak mesti juga sangat kuat seperti itu. Pasalnya sudah banyak aturan hukum yang saat ini cukup kuat bahkan memiliki tindaklanjut yang positif.


Kalaupun memang menyangkut pelanggaran pidana, maka aturan beserta sanksinya sudah jelas. Sehingga sangat wajar, ketika mahasiswa menolak revisi tersebut.  Dirinya juga menilai ada beberapa poin, yang memang harus mendapat perhatian.


Ketua Komisi C itu mencontohkan seperti tidak perlunya poin terkait DPR yang berhak melakukan pemanggilan setiap orang secara tertulis.


Hal itu menyangkut seseorang yang menyalahi aturan, terhadap pelanggaran kode etik antara ucapan, sikap, perilaku dan tindakan, dalam merendahkan kehormatan DPR dan DPRD.


Syamsul menegaskan, hal semacam itu tidak diperlukan lagi dalam mengekang demokrasi yang saat ini sudah berjalan sangat baik.


Dirinya juga mendengar adanya kemungkinan presiden, akan membuat perppu untuk aturan tersebut, dikarenakan adanya aksi penolakan mahasiswa yang dilaksanakan secara nasional.


Wakil rakyat dari Dapil II yang meliputi Kotim dan Seruyan itu juga setuju dengan sikap presiden yang berani mengambil sikap tegas dalam membatalkan revisi UU itu. “Saya menilai hal ini, bisa saja berpotensi menimbulkan persoalan yang negatif. Padahal legislatif bagian dari rakyat, kok harus dibenturkan juga dengan rakyat,” ucapnya.


Maka untuk itu dirinya kurang sepakat apabila aturan yang memang sudah cukup baik, maka dibuat ketetapan yang berhadapan dengan rakyat.


Dituturkannya eksekutif maupun legislatif harus bisa dan tentunya menerima kritikan dari rakyat. Bahkan jangan sampai ada kesan sangat kuat bahkan kebal hukum.


Pihaknya sendiri mengakui aksi yang dilakukan ke DPRD Kalteng beberapa waktu lalu. Pasalnya hal itu, merupakan bagain dari demokrasi dan aspirasi. Memang ketika adanya aksi itu, jajaran dewan baik pimpinan maupun anggota tengah pelaksanaan kunjungan luar daerah.  Terkait itu kedepan pihaknya akan memikirkannya dalam Banmus yang disusun dalam agenda.