Tujuh Fraksi Sepakati Raperda PPD

PALANGKA RAYA – Sebanyak tujuh Fraksi pendukung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kalteng tentang Pembentukan Peraturan Daerah (PPD) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).


Persetujuan ketujuh Fraksi itu disampaikan dalam rapat gabungan Komisi DPRD Kalteng, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalteng, H Jimmy Carter, yang dilangsungkan di gedung dewan, Selasa (10/11).


Rapat tersebut juga dihadiri tim Panitia Khusus (Pansus) serta perwakilan dari Tim Pemprov Kalteng. Dalam rapat tersebut, juru bicara Pansus, Y Freddy Ering mengatakan, tujuan dari pembentukan raperda tersebut yakni agar menjadi dasar bagi jajaran legislatif dalam membuat atau menyusun Perda Kalteng.


“Nantinya, perda yang sedang dibahas dan mendekati akhir pembahasan ini akan menjadi acuan kami di Dewan, dalam menyusun segala macam bentuk perda atau program legislasi kedepannya,” ucapnya.


Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Keuangan dan Pemerintahan ini juga mengatakan, penyusunan raperda tentang Pembentukan Perda Provinsi tersebut telah melalui berbagai tahapan. Dan pada rapat gabungan ini, tahapan pembentukan perda tersebut hanya tinggal mendengarkan pendapat akhir fraksi pendukung DPRD Kalteng.


“Jadi penyusunan raperda ini telah melewati tahap fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan menghasilkan 14 Bab serta 61 Pasal. Itu pun sudah kami bicarakan kemarin,” ujar Freddy.


Usai penjabaran yang disampaikan oleh jubir pansus tersebut, ketujuh Fraksi pendukung DPRD Kalteng dalam memberikan pendapat akhirnya, menyetujui dan mendukung secara penuh Raperda tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng, untuk dapat segera ditetapkan menjadi perda Kalteng dalam rapat Paripurna.