Tujuh Fraksi DPRD Kalteng Sepakati Dua Raperda

Pembahasan Berlangsung Dinamis dan Alot


PALANGKA RAYA – Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyepakati dua raperda. Yakni, tentang Retribusi Jasa Usaha dan Jasa Tertentu, melalui rapat paripurna yang digelar bersama eksekutif, di gedung dewan, Senin (11/3).


Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua H Baharudin H Lisa dan dihadiri Pelaksana Harian Sekda Sapto Nugroho, Wakil Ketua DPRD Abdul Razak, dan seluruh anggota DPRD Kalteng.   


Dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang Ke I-2019 itu, laporan hasil rapat gabungan komisi disampaikan juru bicara tim pembahasan dua raperda Hj Agus Susilasani.


Disebutkannya pengajuan dua raperda itu merupakan langkah strategis dalam memantapkan otonomi daerah, melalui desentralisasi fiskal yang lebih ideal.


Dirinya menyebutkan hal-hal prinsip tetap menjadi pertimbangan dalam penetapan tarif. Seperti azas efektifitas, kemampuan masyarakat, keadilan, dan efisiensi.


“Rapat pembahasan yang kami laksanakan berlangsung secara dinamis dan cukup alot. Namun dengan semangat kebersamaan serta koordinasi yang baik, maka pembahasan menghasilkan kesepakatan,” ujar Wakil Ketua Komisi D tersebut.


Dia mengakui, waktu pembahasan dua raperda ini memakan waktu panjang. Hal ini karena luasnya ruang lingkup materi pembahasan serta banyaknya substansi yang mesti dicermati. Salah satu contoh, adanya perubahan UU yang menjadi dasar hukum dalam penentuan objek retribusi. Dan, perubahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi dan pusat, sesuai amanat UU No 23/2014 tentang pemerintahan daerah.  “Beberapa kesepakatan yang dihasilkan seperti draft Raperda Retribusi Jasa Usaha memiliki batang tubuh 17 bab dan 27 pasal,” ucap legislator dari Partai Nasdem tersebut.


Hal itu juga berlaku sama dengan draft dari Retribusi Jasa Tertentu, yang memiliki beberapa bab dan pasal-pasal dengan sejumlah ketentuan.


Wakil rakyat dari Dapil IV yang meliputi Barsel, Barut, Bartim, dan Murung Raya itu menyebutkan, sejumlah pasal terkait tarif, sewa, pungutan, retribusi, dan lainnya. Lalu ada juga tahapan serta proses lainnya menyangkut konsep pelaksanaan dua raperda itu ke depan.