Teras: Data BPS Bantu Pembangunan Kalteng

PALANGKA RAYA - Gubernur Kalteng 2 periode 2005-2015, Dr Agustin Teras Narang SH, menjadi salah satu narasumber pada Seminar Hari Statistik Nasional 2017 di Aula Universitas Muhamadiyah Palangka Raya (UMP), Senin (25/9).


Selain Teras, ada Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) M Sairi Hasbullah MA dan Rektor UMP Dr H Bulkani MPd. Sementara moderator dipercayakan pada Kepala Kanwil DJPBN Kalteng Ratih H Kusumawardani SSi, MA, MT.


Pada seminar bertemakan “Kerja Bersama dengan Data” tersebut, Teras memaparkan bagaimana dia bersama Wakil Gubernur Kalteng H Achmad Diran berupaya membangun Provinsi Kalteng dengan cara membuka keterisolasian.


Saat itu pada awal memimpin, perekonomian sedang memprihatinkan. Kondisi ini menurut Teras, menuntut adanya pemikiran bagaimana membuat ekonomi Kalteng kembali meningkat.


“Dengan kondisi ini, maka saya harus berani membuat konsep bagaimana membuka keterisolasian agar Kalteng menjadi ‘gula’ (tujuan investor). Salah satu yang membantu saya adalah data BPS (Badan Pusat Statistik) untuk membangun Kalteng,” ungkap Teras.


Mendasarkan data BPS tersebut, maka Pemerintah Provinsi saat itu dapat melihat di sisi mana terjadi peningkatan maupun penurunan pada sejumlah sektor pembangunan. Di antaranya bagaimana mengurangi tingkat angka kemiskinan, pengangguran dan pengendalian inflasi.


Karena itu, Teras merasa data BPS begitu bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Data BPS menjadi acuan pemerintah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.


Sedangkan Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Sairi Hasbullah MA mengharapkan dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi untuk meningkatkan pengajaran terkait statistik.


BPS menjadi pusat data, tidak hanya bagi negara Indonesia, bahkan seluruh negara di dunia. Hal itu mengingat data BPS merupakan data yang baku dipakai oleh seluruh negara di dunia, sehingga dapat dijadikan perbandingan.


“Itulah sebabnya lembaga BPS harus independen, tidak ada keberpihakan ataupun kepentingan-kepentingan apapun. BPS harus profesional dan objektif,” tegas Sairi.


Sementara itu, Rektor UMP Dr H Bulkani MPd memaparkan bagaimana tantangan bonus demografi bagi pemuda untuk menggerakan ekonomi bangsa ke depan. Dengan banyaknya usia produktif, maka menjadi beban pemerintah untuk menyiapkan lapangan pekerjaan.


“Kemudian ada peningkatan beban lingkungan, ketersediaan pangan, lahan, energi. Dengan penambahan jumlah penduduk, maka semua itu harus diperhitungkan,” kata dia.


Karena itu, Bulkani mengajak semua elemen masyarakat, terutama generasi muda bagaimana menyingkapi kondisi ini dengan baik, sehingga dalam menghadapi bonus demografi masyarakat sudah siap.