Tekon Minta Plt Sekda Tampil

* Desak DPRD Bentuk Pansus


PALANGKA RAYA-“Pak Gubernur, tolong perintahkan Plt Sekda untuk tampil. Hadapi dan selesaikan permasalahan pada evaluasi tekon 2018.”


Spanduk kertas berisi tulisan itu dilambaikan dua orang perempuan mantan tenaga kontrak (tekon) yang masuk daftar tidak memenuhi syarat (TMS), saat aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya, Senin (16/4) pagi.


Spanduk lain bertuliskan, “Gubernur, dengarkan suara 206 rakyat Kalteng”, “RDP 2, RDP 3, RDP 4, di mana Plt Sekda selaku penanggung jawab evaluasi tekon 2018?”, “Tak janggal, tak mungkin protes”, lalu juga spanduk panjang dengan tulisan “Batalkan evaluasi tenaga kontrak 2018 karena banyak kejanggalan.”


Koordinator aksi, Bayu Adistia mengatakan, pelaksanaan evaluasi tekon penuh kejanggalan dan maladministrasi. “Evaluasi harusnya diikuti oleh tekon lama atau yang sudah bekerja. Tapi ini diikuti juga oleh peserta baru. Kalau peserta baru, apa yang mau dievaluasi? Kan dia belum pernah bekerja?” kata dia.


“Ini kan jelas, tenaga kontrak yang baru direkrut mempunyai penilaian kinerja, padahal belum pernah bekerja, sementara kami yang sudah puluhan tahun bekerja, penilaian kinerja kami diberikan nol,” kata dia lagi.


Ia juga menyebut, penerimaan tekon baru tak pernah dibahas di DPRD Kalteng, dan tidak pernah diumumkan.


Anehnya lagi, kata Bayu, hasil evaluasi yang diumumkan melalui website BKD ada orang yang tidak ikut tes tertulis tapi punya nilai tes tertulis. Tekon yang dinyatakan TMS punya nilai, namun yang memenuhi syarat tidak ada nilainya. “Ini yang kita bilang kejanggalan atau maladministrasi,” ujarnya.


Bayu mengklaim punya bukti yang siap dibuka di DPRD. Bukti itu antara lain nilai yang sama, peserta yang tidak pernah ikut tes tapi dinyatakan lulus, dan sebagainya.


Kepala BKD Provinsi Kalteng Katma F Dirun yang menemui peserta aksi mengatakan, semua yang dipertanyakan para demonstran sudah dijelaskan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD.


Katma juga mempersilakan jika para tekon tetap melanjutkan “perjuangannya”. “Dan, apa yang menjadi keputusan Provinsi Kalteng itu sudah final,” kata dia.