Razak: Agenda Akan Dijadwalkan Kembali

Rapat Paripurna Ditunda


PALANGKA RAYA – Jelang usainya masa jabatan kalangan DPRD Kalteng periode 2014-2019, jajaran tersebut sangat intensif dalam menuntaskan sejumlah agenda penting. Salah satunya seperti kegiatan rapat paripurna dengan agenda jawaban gubernur, atas pemandangan umum fraksi pendukung  DPRD Kalteng tentang LPJ Pelaksanaan APBD 2018, Senin (24/6).


Rapat yang rencananya dimulai pukul 09.00 WIB itu, mendapat penundaan. Ketujuh fraksi pendukung DPRD Kalteng menginginkan, agar agenda itu wajib dihadiri serta dibacakan langsung oleh Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, dimana awalnya diwakili oleh Sekda Kalteng H Fahrizal Fitri.


Wakil Ketua DPRD Kalteng H Abdul Razak yang membuka kegiatan tersebut, sempat menskor sidang hingga 10 menit, berkoordinasi bersama tujuh fraksi pendukung secara internal. Hasilnya sebagian besar fraksi pendukung sepakat, agar rapat tersebut ditunda dan agenda yang ada mesti ada kehadiran gubernur.


“Sebagian besar dari fraksi pendukung menginginkan agar rapat dengan agenda jawaban gubernur ini, jangan sampai diwakilkan dan ini saya rasa tidak ada masalah, kalau itu kesepakatannya,” ujarnya kepada awak media ketika ditemui usai penundaan rapat paripurna. Terkait itu pihaknya memang cukup solid, dalam mengejar agenda-agenda penting hingga usainya masa jabatan periode 2014-2019 atau tersisa dua bulan kedepan.


Apalagi sesuai dengan jadwal yang ada, pelantikan para wakil rakyat baru akan dilakukan pada 28 Agustus mendatang.  Terkait itu Razak menuturkan paripurna terkait jawaban gubernur ini, akan kembali dijadwalkan secara khusus karena masih ada waktu.


Menyangkut kewajiban hadir atau tidaknya gubernur pada rapat paripurna, kondisi itu dilaksanakan ketika adanya pengambilan keputusan/kebijakan ataupun penandatanganan. Tentunya berdasarkan Tata Tertib (Tatib), yang selama ini sudah disusun kalangan DPRD Kalteng.


“Kalau sifatnya yang umum-umum saja, tidak apa-apa diwakilkan Wakil Gubernur ataupun Sekda,” ujarnya mengakhiri.