Rancangan KUA-PPAS APBD 2020 Disepakati

PALANGKA RAYA-Setelah melalui berbagai mekanisme pembahasan bersama mitra kerja dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov), menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.


Penetapan rancangan KUA-PPAS APBD 2010 dilaksanakan pada Rapat Paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang sidang 2019, yang dipimpin secara langsung Ketua DPRD Kalteng Wiyatno dan Wakil Ketua DPRD Kalteng H Jimmi Carter, di gedung dewan, Rabu (20/11). Hadir juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri, sebagai perwakilan dari pemprov.


Terkait penetapan KUA-PPAS APBD 2020 tersebut, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno menjelaskan,  pembahasan KUA-PPAS 2020 telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan aturan yang ditetapkan. Dalam pembahasan, dia mengungkapkan tidak jarang terjadi perdebatan a lot, namun dia memaklumi hal itu terjadi demi menghasilkan keputusan yang terbaik untuk Kalteng.


“Memang sempat alot pembahasannya, namun itu merupakan sebuah upaya menghasilkan dan mencari keputusan terbaik, dalam memajukan pembangunan di Bumi Tambun Bungai ini,” ujarnya kepada awak media usai rapat paripurna kemarin.


Dirinya menyebut, perbedaan pendapat yang terjadi merupakan sebuah kewajaran. Yang terpenting, ucap dia, pihaknya selaku jajaran DPRD Kalteng mengharapkan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran dan mengedepankan asas keadilan.


Terkait itu politisi PDI Perjuangan ini memastikan, pihaknya akan bekerja keras, agar pembahasan dan penetapan APBD 2020, selesai tepat waktu pada Desember mendatang. “Ini juga sebagai bentuk dan upaya DPRD Kalteng dalam mendukung dan membantu pemprov bekerja maksimal melaksanakan penyerapan anggaran,” terang wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) dan Kapuas ini.


Dikatakan, untuk mempercepat proses pembangunan, pihaknya mendorong agar Desember mendatang Pemprov Kalteng sudah memulai proses lelang. Hal itu bertujuan agar awal 2020, berbagai kegiatan dan program kerja yang sudah tersusun bisa dilaksanakan sesuai rencana. “Setelah penetapan KUA-PPAS ini akan dilanjutkan dengan pembashasan Rancangan APBD atau RKA, karena kita menargetkan awal Desember proses APBD 2020 kita rampungkan,” kata Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalteng ini.


Sementara itu, dari laporan hasil pembahasan KUA-PPAS 2020 yang disampaikan Anggota DPRD Kalteng H Syarwani menjelaskan, sektor pendapatan pada 2020 mendatang ditargetkan sebesar Rp5,131 triliun lebih, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekitar Rp 1,753 triliun. Lalu ada dana perimbangan atau transfer pusat, Rp 3,278 triliun dan lain-lain pendapatan sah Rp 100 miliar lebih.


Sementara belanja daerah ditergetkan sebesar Rp5,339 triliun lebih, yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp2.933 triliun lebih dan Belanja Langsung (BL) Rp2.465 triliun. Secara keseluruhan apabila dilihat dari struktur, proporsi belanja langsung diproyeksikan sebesar 45,53 persen dan belanja tidak langsung diproyeksikan 54,47 persen.