PUPR Diminta Awasi Tonase Muatan Milik PBS

PERBAIKAN RUAS SUKAMARA-LAMANDAU


PALANGKA RAYA-DPRD Kalteng meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalteng mengawasi tonase angkutan milik perusahaan besar swasta (PBS) selama perbaikan dan peningkatan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Sukamara dengan Kabupaten Lamandau.


Hal itu penting agar penanganan dan perbaikan ruas jalan di wilayah itu bisa dilaksanakan dengan maskimal.


Anggota DPRD Kalteng Hj Nataliasi saat menyampaikan hasil reses DPRD Kalteng dari daerah pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara pada Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (2/10), mengatakan, dalam reses masa persidangan II tahun sidang 2018 lalu, tim reses DPRD Kalteng melakukan peninjauan jalan provinsi antara Kabupaten Sukamara dan Lamandau.


Dalam peninjauan lapangan ini, tim reses DPRD Kalteng juga didampingi langsung oleh staf dari PUPR Kalteng.


Dari peninjauan lapangan tersebut diungkapkan, ruas tersebut akan ditangani dengan sistem multi year kontrak, yakni lanjutan pembangunan dari Sukamara-Riam Durian, kemudian Riam Durian sampai dengan Km14 Desa Kenawan.


“Diharapkan agar PUPR memperhatikan dan mengawasi selama pelaksanaan peningkatan jalan dilaksanakan agar ada kerja sama dengan pihak-pihak pemilik PBS yang satu dengan PBS yang lain yang ada di Kabupaten Sukamara maupun Kobar terkait dengan tonase angkutan tidak sesuai dengan kemampuan jalan,” kata Nataliasi.


Srikandi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melanjutkan, dalam pertemuan dengan pihak jajaran Pemkab Sukamara juga diungkapkan keinginan serta aspirasi kepada pemerintah provinsi melalui tim reses DPRD Kalteng, di antaranya perlunya pembangunan jalan Tanjung Putri ke Pangkalan Bun.


Mereka mengharapkan agar ada penanganan dan jalan pada gang-gang rumah masyarakat sekitar agar dapat diaspal.


Kemudian, pihaknya juga meminta penanganan abrasi di Pantai Lunci, Kecamatan Pantai Lunci, sebab hal ini penting untuk peningkatan pariwisata. “Kemudian parit-parit di Singa Maruta agar dinormalisasikan supaya aliran airnya lebih lancar khususnya dari Dinas PUPR Kalteng,” kata anggota Komisi A DPRD Kalteng ini.