PT MJSP Dinilai Tidak Transparan

MEDIASI


PALANGKA RAYA - Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (10/2) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dari Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pertemuan yang digelar dalam rangka mediasi pihak gapoktan dengan PT Menteng Jaya Sawit Persada (MJSP) itu, hadir sejumlah unsur terkait, termasuk Ketua DPRD Kotim Rinie dan rekan-rekan lainnya.


Dibincangi usai pertemuan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kalteng Lohing Simon mengatakan,  jajaran gapoktan yang menamai diri Rahman Jaya itu, mengeluhkan soal bagi hasil antara pihaknya dan perusahaan PT MJSP, yang terindikasi tidak transparan.


“Jajaran gapoktan itu sendiri berdiri sejak 2016 silam, sudah mendapat kompensasi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berupa Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan luasan kurang lebih 3.500 hektar,” ujar Lohing  kepada awak media, ketika ditemui usai RDP di ruang gabungan, kemarin.


Melalui luasan sebesar itu, ucapnya, para kelompok tani tersebut berencana melaksanakan program penanaman bibit sengon. Ternyata di dalam lingkup HTR tersebut, terdapat lahan sawit milik perusahaan yang berujung pada pelaksanaan perjanjian bersama (MoU) antara kedua belah pihak.


Sebut saja 70 persen untuk pengelola dan 30 persennya, sebagai peruntukan program penanaman sengon tersebut. “Berjalan beberapa tahun tampaknya ada ketidakpuasan dari kelompok tani, dimana dianggap terindikasi tidak transparan bahkan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dari pihak perusahaan,” ucap legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.


Bahkan dalam pertemuan di DPRD Provinsi, ucapnya, jajaran PT MJSP sendiri juga belum bisa hadir. Dari hasil dialog bersama tersebut, polemik ini sendiri masih belum ada mediasi bersama di tingkat kabupaten. Maka kesimpulan yang ada, diharapkan persoalan tersebut dapat diselesaikan di daerah saja.


Pihaknya sendiri sebagai wakil rakyat mendorong proses penyelesaian polemik tersebut hingga tuntas. Artinya jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan, dan tentunya membawa tindaklanjut positif pada gapoktan Rahman Jaya dari Kotim.


“Kita juga tetap memonitor proses penuntasan masalah ini, dimana kami siap hadir apabila diperlukan baik dalam mediasi maupun pertemuan bersama kelompok tani serta perusahaan,” ujarnya mengakhiri.