PT BKI Abaikan Hak 250 Warga Bambulung

HASIL KUNKER KOMISI B


PALANGKA RAYA-PT Borneo Ketapang Indah (BKI) sampai saat ini tidak melaksanakan kewajibannya membayar ganti rugi lahan untuk 250 kepala keluarga (KK) Warga Bambulung, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur (Bartim).


Padahal dari gugatan yang diajukan oleh masyarakat setempat, pihak PT BKI yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ini diwajibkan membayar ganti rugi lahan warga yang telah mereka garap.


Hal ini merupakan salah satu temuan Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), saat melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Bartim, pekan kemarin. Menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalteng HM Asera, salah satu objek kunjungan ke Bartim, selain bertemu dengan Pemkab setempat adalah untuk menindaklanjuti adanya sengketa antara warga Bambulung dengan PT BKI.


Dijelaskan sengketa warga eks transmigrasi dengan PT BKI ini sudah berlangsung cukup lama. Dan dari hasil proses di pengadilan, hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA), masyarakat memenangkan gugatan tersebut.


Namun, setelah dua tahun keputusan MA keluar, sampai saat ini pihak PT BKI tidak juga melakukan pembayaran kepada warga setempat. “Kita minta perusahaan sebesar apapun harus menghormati hukum. Karena warga trans ini telah memenangkan dan sudah inkrah di MA  karena masyarakat terbukti memiliki dasar hukum yang kuat, diantaranya memiliki sertifikat,” kata Asera, saat dibincangi, di gedung dewan, Senin (17/6).


Dari hasil kunjungan tersebut ungkap dia, ada sekitar 250 hektar yang belum dibayarkan oleh pihak PT BKI kepada warga, dengan total sekitar Rp7,5 miliar.


“Saat pertemuan dengan pihak perusahaan kami sudah menegaskan, anda harus membayar langsung kepada orang trans. Karena lahan sudah mereka garap,” tegasnya.


Saat yang sama, Anggota Komisi B Syahrudin Durasid, juga menyayangkan sikap PT BKI tersebut, karena dari pertemuan yang mereka laksanakan, penjelasan pihak perusahaan terkesan terbelit-belit dan mutar-mutar.


“Kalau untuk perizinan mereka lengkap, lahan mereka di areal penggunaan lain (APL). Tetapi mereka mengabaikan kewajiban terkait ganti rugi lahan. Prosesnya pun sudah sidang sampai ke MA, sudah inckrah, tetapi ada kesan mereka membohongi masyarakat, karena sampai sekarang tidak dibayar hak masyarakat dan hampir dua tahun ini setelah keputusan MA keluar,” terang legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.


Dikatakan, dari hasil pertemuan, mereka kecenderungan menyepelekan hak masyarakat dan hanya memberikan janji. “Dan mereka selalu ada jawaban, mengatakan sudah dua kali membayar dan salah membayar, itu modus lama lah. Yang kita minta laksanakan keputusan MA, bayar hak masyarakat. Karena kalau tidak dibayar, masyarakat berhak dong mengelola lahannya kembali,” pungkasnya.