Program PSR Kurang Sosialisasi

PALANGKA RAYA –Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai program Perkebunan Sawit Rakyat (PSR) dari pemerintah pusat sejak 2017 lalu masih kurang sosialisasi. Pasalnya, masih banyak masyarakat di wilayah Bumi Tambun Bungai yang belum mengetahui tentang keberadaan program tersebut.


Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) HM Sriosako, saat dibincangi di gedung dewan, Selasa (9/3). Menurutnya, saat ini keberadaan program PSR hanya diketahui segelintir masyarakat. Sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Perkebunan diharakan proaktif dalam mensosialisasikan program tersebut.


“Saat melaksanakan kunjungan ke Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam rangka meninjau sejauh mana realisasi program PSR, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan program tersebut. Padahal program itu sudah berjalan selama beberapa tahun dan seharusnya, dinas terkait lebih proaktif mensosialisasikannya,” ucap Sriosako.


Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, masyarakat Parenggean yang notabenenya petani sawit mandiri telah mempunyai lahan siap tanam. Namun implementasi program PSR masih belum bisa dilaksanakan, karena persyaratan kawasan harus masuk dalam Areal Penggunaan lain (APL).


“Salah satu syarat mendapatkan program PSR adalah lahan yang digunakan, harus berstatus APL serta masyarakat harus masuk dalam kelompok tani. Hal inilah yang masih menjadi kendala masyarakat Parenggean. Sehingga perlu adanya pendampingan dari Pemkab Kotim melalui dinas Perkebunan agar program PSR ini bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.


Dijelaskan, akan ada banyak keuntungan yang didapatkan masyarakat khususnya petani sawit mandiri apabila program PSR bisa terealisasi. Diantaranya, bisa mendapatkan anggaran senilai Rp30 juta per kepala keluarga (KK) untuk menggarap 1 ha lahan dan maksimal 4 ha lahan per-KK.


Sehingga total anggaran yang berikan melalui program PSR adalah senilai Rp120 juta per-KK, dimana anggaran tersebut diturunkan secara bertahap. Kemudian, prosesi replanting sawit masyarakat juga mendapatkan pengawasan dari pemerintah, mulai dari penggarapan lahan hingga penyiapan bibit sawit dengan kualitas terbaik.


“Dalam program replanting, semuanya melalui Quality Control pemerintah. Baik dari awal menggarap lahan, kualitas bibit hingga perawatan. Sampai program PSR yang diimplementasikan masyarakat benar-benar berhasil dengan hasil yang maksimal,” tandansya.


Berdasarkan informasi yang diterima Komisi II melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Perkebunan Republik Indonesia (RI), pemerintah pusat menargetkan 15 ribu hektar lahan dalam rangka realisasi program PSR di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai tahun 2021.


Sehingga akan sangat disayangkan apabila program yang digelontorkan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disektor perkebunan kelapa sawit tersebut tidak berjalan maksimal akibat minimnya sosialisasi.


“Kalteng mendapatkan jatah 15 ribu ha lahan dalam implementasi program PSR. Sehingga akan sangat disayang apabila program ini tidak berjalan maksimal hanya karena kurang sosialisasi. Terlebih tujuan utama dari kehadiran program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Komisi II mendorong agar Dinas Perkebunan bisa menggencarkan sosialisasi program ini kepada masyarakat,” pungkasnya.