Politisasi Bansos Bisa Batalkan Pencalonan

PALANGKA RAYA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Anggaran Covid-19 dan Pengawasan Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Y Freddy Ering meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan pengawasannya terhadap para calon kepala daerah yang akan maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendatang. Pasalnya, dimasa pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19 yang terjadi sekarang ini, rawan terjadi penyimpangan, salah satunya bansos.


Dikatakan, dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, khususnya dalam pasal 71 sudah memberikan rambu-rambu untuk mengingatkan para calon yang akan maju, khususnya petahana agar jangan sampai kegiatan atau program pemerintah untuk kepentingan politik.


“Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jelas menjadi pegangan Bawaslu, khususnya dalam pasal 71 sudah sangat kuat. Artinya disini Bawaslu, khususnya daerah bisa meningkatkan intensitas pengawasan dalam masa pendemi ini,” kata Freddy, saat dibincangi Tabengan, usai mengikuti diskusi dengan Bawaslu Kalteng dan Bawaslu RI via Video Converence, di gedung dewan, Senin (18/5).


Dijelaskan, dalam pasal 71 ayat (4) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota. Kemudian dalam ayat (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.


“Karena yang diawasi ini bukan sekadar calon-calon yang akan maju tetapi juga kepala daerah yang petahana. Sebab itu, dalam pasal 71 ini jelas jangan sampai memanfaatkan kegiatan atau program pemerintah daerah untuk kepentingan, misalnya Bansos. Karena ada payung hukumnya. Bawaslu artinya disini jangan segan-segan untuk menyemprit dan memberikan peringatan,” kata Freddy.


Kemudian, dalam pasal 73 juga sudah mengatur hal tersebut, bahkan bisa membatalkan pencalonan. “Jadi kita mendorong Bawaslu Kalteng juga untuk maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya, menyalurkan bantuan bansos ini jangan sampai ada penyalahgunaan, misalnya dari para kandidat atau kontestan dalam hal ini otomatis petahana karena dasar hukumnya jelas,” tegas legislator dari PDI Perjuangan ini.


Dalam kesempatan kemarin, pihaknya dari DPRD Kalteng juga meminta kepada pemerintah untuk fokus menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat, khususnya bantuan pandemi Covid-19 ini. “Dan yang pastinya bantuan itu disampaikan secara transparan dan tepat sasaran,” pungkasnya.