Perusakan Sapundu, Gubernur-Kapolda Rapat

PALANGKA RAYA - Penyerangan dan perusakan situs budaya Suku Dayak yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan (Satpam) PT MS pada sekitar sebulan yang lalu di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi perhatian Gubernur Kalimantan Tengah.


Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (5/3), mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat pimpinan dengan FKPD, instansi vertikal, dan dinas terkait, salah satunya membahas terkait kejadian penyerbuan satpam PT Mustika Sembuluh (MS) ke sebuah desa di Kotim.


Penyerbuan yang dilakukan oleh satpam salah satu perusahaan kelapa sawit tersebut, diduga karena merasa buah sawit mereka dicuri dan diduga pencurinya ada di desa tersebut. “Namun ini tidak boleh, ini kan ada hukum,” tegas Sugianto.


Akibat penyerangan tersebut, ujar Sugianto, ada situs-situs yang dirusak. “Namun kita ingin seluruh masyarakat adat Dayak, masyarakat adat di Kalteng, supaya menahan diri semuanya, bahwa kita ada hukum. Saya sudah perintahkan Pak Kapolda, Pak Kabinda, saya tidak ingin wilayah Kalteng itu ada yang ribut,” ujarnya.


Sugianto mengajak semua pihak untuk bersabar dan menyerahkan kepada hukum. Untuk itu pihaknya mengundang para pihak terkait, termasuk Kejaksaan dan Kabinda, supaya tahu semua persoalan sebetulnya.


Menurut Sugianto, persoalan perusahaan dengan masyarakat ini harus diselesaikan secara komprehensif. “Apakah karena tidak ada kebun plasma, sehingga terjadi pencurian, nanti akan kita lihat semuanya, sehingga diharapkan ke depan tidak ada kesenjangan antara pengusaha dan masyarakat akar rumput ini,” ujarnya.


Untuk itu, lanjut dia, akan ada upaya yang dilakukan dan pihaknya nanti menggelar rapat lagi. Sementara upaya tersebut antara lain melakukan pendekatan dengan pihak perusahaan, sampai pada upaya penegakan hukum. “Kalau memang itu dibutuhkan,” katanya.


Sementara itu, Kapolda Kalteng Brigadir Jenderal Polisi Anang Revandoko mengatakan, terkait persoalan tersebut pihaknya akan melakukan cek lapangan, mencari fakta-fakta hukum di lapangan dulu. Kalau memang ada unsur pidananya, maka akan diproses.


“Kita tidak boleh katanya-katanya, kita harus sesuai dengan fakta. Sementara tim kita masih ada di lapangan, mereka mencari saksi, barang bukti, serta keterangan-keterangan yang mendukung,” kata Anang.


Ketua DAD Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, terkait perusakan situs budaya suku Dayak tersebut, pihaknya sudah menyurati Gubernur Kalteng dan telah dilakukan rapat koordinasi.


Atas persoalan tersebut, ujar Agustiar, DAD tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Namun kalau memang terbukti, maka pihaknya akan mengambil dari sisi adatnya dan itu akan dibahas di rapat DAD. “Saat ini tim DAD Provinsi sudah turun ke lapangan,” ujarnya.