Perda Dalkarla Akomodir Kepentingan Peladang

PALANGKA RAYA – Anggota DPPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), H Muhajirin mengatakan, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Kebakaran Lahan (Dalkarla), diharapkan dapat mengakomodir kepentingan peladang atau petani tradisional Kalteng.


Hal ini disampaikannya ketika dibincangi, di gedung dewan, belum lama ini. Dirinya mengatakan, perda dalkarla ini sudah lama ditunggu petani tradisional. Sebab dapat memberikan payung hukum dalam aktifitas membakar lahan yang sudah dilakukan sejak zaman dulu.


“Perda ini, memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Sebab, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa selama ini, masyarakat kita kalau lahannya tidak dibakar, mana mungkin bisa menghasilkan padi dan tanaman lainnya dengan kualitas yang baik. Karena cara ini sudah dilakukan secara turun-temurun, yang mana telah menjadi suatu kearifan lokal masyarakat Kalteng,” ucapnya.


Mantan Wakil Bupati Kapuas ini melanjutkan, selain mengakomodir petani peladang tradisional, perda dalkarla ini juga diharapkan dapat menjadi perlindungan hukum bagi petani peladang dan akan segera disosialisasikan.


“Kami akan segera menindaklanjutinya, serta turut mensosialisasikannya kepada semua pihak, terutama di Daerah Pemilihan (Dapil) V ,meliputi Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) yang merupakan lumbung pangan Kalteng. Sosialisasi ini menurut saya sangat perlu untuk dilakukan dan kami akan melakukannya secara sinergis dengan pihak pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten/kota, hingga perangkat desa,” pungkas Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng ini.