Penggunaan DD dan ADD Harus Sesuai Aturan

Dewan Imbau Kades


PALANGKA RAYA – Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat kucuran Dana Desa (DD) 2019 dengan jumlah yang cukup besar. Namun pengelolaannya rawan penyelewengan. Persoalan itu mendapat sorotan dari kalangan DPRD Provinsi Kalteng.


“Kepala desa (kades) harus hati-hati dalam mengelola DD,” imbau Dr P Lantas Sinaga, Rabu (13/3).


Dijelaskannya, terkait itu pemerintah jelas tidak tinggal diam. Selama ini banyak upaya yang dilakukan, untuk mencegah hal itu terjadi. Misalnya saja dengan menggunakan tutor atau pembimbing. Tentunya terkait pengelolaan DD agar tidak keliru.


Dicontohkannya, seperti penggunaan DD untuk pembangunan kantor desa. Hal itu jelas tidak diperbolehkan menurut aturan. Pasalnya kantor desa merupakan, bagian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Namun penggunaan dana bisa dilakukan dalam pembangunan balai desa.


Dirinya menegaskan, hal-hal semacam inilah, yang mesti dipaparkan. Para aparatur desa wajib tahu tata cara, sistem, dan berbagai hal terkait pengelolaan DD. Pihak yang berkompeten harus memberikan penjelasan, terkait item-item yang bisa digunakan. Bahkan, yang juga tidak diperbolehkan. Permasalahan ini harus jelas, agar tidak ada alasan ketidaktahuan.


Penyampaian itu harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Peran dari aparat kecamatan juga sangat penting dalam menyosialisasikan tersebut.


Wakil rakyat dari Fraksi PDI-P itu juga mengharapkan, pelaporan, dan penggunaan DD harus dibimbing secara terus menerus. Pasalnya tata kelola DD menggunakan aturan yang sangat ketat.


Administrasinya harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang sudah diatur. Jangan melenceng dari sistem yang sudah dibangun. Dia sepakat apabila adanya pelaksanaan pendidikan bagi para pengelola ADD. Tujuannya agar yang bersangkutan ataupun pihak yang terlibat tidak terjerumus dalam persoalan hukum.