Pendapatan dari SPK Didrop dari struktur APBD-P

Struktur APBD-P 2019 Turun


PALANGKA RAYA-Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2019 Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dipastikan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan, karena sumber pendapatan dari sumbangan pihak ketiga (SPK) sebesar Rp332 miliar didrop dari struktur APBDP.


“Jelas ada penurunan karena dengan dibloknya Rp322 dari SPK,” kata Wakil Ketua DPRD Kalteng H. Heriansyaha, usai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kalteng, di gedung dewan, Senin (5/8).


Meski begitu, terang Heriansyah,  tim Banggar DPRD Kalteng bersama TAPD menyepakati, bahwa SPK sebesar Rp322 didrop dari struktur APBD, pihaknya menambahkan dari sumber pendapatan dari pos-pos lain yang totalnya mencapat Rp76 miliar.


“Jadi untuk menutup SPK yang didrop kita menyepakati sumber pendapatan lain, kalau tidak salah tadi ada Rp23 miliar ditambah Rp16,1 yang sebelumnya telah dipungut dari SPK tahun  2018 serta Rp 7 miliar dari non SPK. Serta ditambah dengan asumsi pajak daerah kita sebesar Rp53 miliar yang patokannya dari realisasi kita di tahun 2018, sehingga menjadi Rp76 miliar lebih,” terangnya.


Menurut Heriansyah didropnya SPK dari struktur APBD tersebut, setelah pihaknya melaksanakan kunjungan ke Kementeriaan beberapa waktu lalu, dimana target yang ditetapkan Pemprov Kalteng itu perlu ditinjau ulang. “Sesuai hasil kunjungan kita ke Dirjen Keuangan Kemendagri, asumsinya terlalu jauh, sehingga SPK ini kita drop dari struktur APBDP,” terangnya.


Terpisah, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyatakan bahwa potensi sumbangan pihak ketiga dari perusahaan perkebunan, pertambangan dan kehutanan di provinsi ini sangat tinggi. Hanya, sejumlah perusahaan masih kurang percaya terhadap sumbangan pihak ketiga tersebut tidak akan bermasalah hukum dikemudian hari.


Untuk menyikapi ketidakpercayaan tersebut, Pemprov Kalteng pun berencana menyurati kembali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di mana surat tersebut bertujuan meminta Kemendagri memberikan penegasan bahwa pungutan sumbangan pihak ketiga tidak akan dipermasalahkan penegak hukum, khususnya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).


“Kami ingin ada penegasan bahwa sumbangan pihak ketiga itu bukan termasuk pungli. Apalagi Saber Pungli kan pernah datang ke Kalteng untuk memeriksa sumbangan pihak ketiga,” kata Fahrizal.