Pemprov Rapat Pemindahan Ibu Kota

PALANGKA RAYA- Untuk memperkuatdata dukung rencana pemindahan Ibu Kota Negara RI ke Provinsi Kalteng, Pemerintah Provinsi Kalteng menggelar rapat pembahasan rencana pemindahan Ibu Kota RI di Provinsi Kalteng, di Aula Eka Hapakat lantai III Kantor Gubernur, Selasa (25/6).


Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan dihadiri Sekdaprov Kalteng Fahrizal Fitri, Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong, Bupati Katingan Sakariyas, dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah beserta jajaran.


Pertemuan itu juga dihadiri Tim Percepatan Pembangunan Kalteng Berkah, Dewan Riset Daerah, Satuan Organisasi Perangat Daerah di lingkungan Pemprov Kalteng, serta pihak terkait lainnya.


Gubernur Sugianto meminta agar berbagai data dukung terkait rencana pemindahan ibu kota, baik kesiapan infrastruktur, potesi daerah, sosial, jumlah penduduk, luas wilayah, kekuatan ekonomi, pangan, energi listrik, seni dan budaya, sampai pada kesiapan air bersih dapat lebih diperkuat dan dilengkapi lagi data-datanya, mengingat data yang ada ini masih sepenggal-sepenggal.


“Diharapkan informasi atau data yang akan disampaikan ke pak Presiden atau Pemerintah Pusat itu jelas. Karena kita harus mampu meyakinkan Pemerintah Pusat bahwa kita siap menjadi ibu kota,” kata Sugianto.


Diketahui, lokasi calon pemindahan ibu kota sudah mengerucut pada 2 provinsi, yaitu Kaltim dan Kalteng. “Kalau kita tidak ngotot, saya selaku Gubernur tidak terlalu ngotot, tetapi kalau Kalteng ditunjuk jadi pusat pemerintahan, Ibu Kota Pemerintahan RI, kita siap,” ujarnya.


Meski demikian, andai tidak dipilih pun tidak menjadi masalah, karena kewajiban adalah membangun Indonesia. Namun yang terpenting, ujar Sugianto, kalau ditanya terkait data-data dukung tersebut, Kalteng lengkap, tidak hanya sepenggal-sepenggal. Mengingat data-data tersebut juga sangat diperlukan untuk membangun daerah ini.      


“Makanya kita mengundang 1 kota dan 2 kabupaten (Gunung Mas dan Katingan) untuk mengumpulkan data-data tersebut, agar informasi yang disampikan ke Pemerintah Pusat itu lebih lengkap, sehingga kita tahu keunggulan dan kelemahan kita,” tambahnya.


Terlebih dalam waktu dekat ini, Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng diminta menghadiri seminar terkait rencana pemindahan ibu kota Negara, dan itu akan dihadiri oleh para menteri dan perguruan tinggi. Untuk itu, diharapkan data-data dukung tersebut benar-benar jelas dan lengkap.


Dalam kesempatan itu, Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong, Bupati Katingan Sakariyas, dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah menyampikan kesiapan daerahnya masing-masing untuk mendukung rencana pemindahan Ibu Kota Pemerintahan RI ke Provinsi Kalteng.


Mereka memaparkan terkait sejumlah hal antara lain terkait infrastruktur, potensi daerah, kekuatan ekonomi, kekuatan seni budaya, kehidupan sosial kemasyarakatan, kesipan energi listrik, keberadaan lahan gambut, sampai pada potensi sumber air bersih untuk mendukung rencana pemindahan ibu kota.


Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah mengatakan dengan terpilihnya Kota Palangka Raya sebagai salah satu kandidat terkuat menjadi ibu kota pemerintahan, maka pada prinsipnya Pemko harus mempersiapkan diri.


“Kita masih menjadi kandidat, masih ada kabupaten lain yang cukup potensial. Itu berarti kita dengan segala kelebihan yang ada, isu yang berkembang dan kondisi masyarakat di lapangan, maka akan kita persiapkan dengan matang,” kata Umi.


Satu hal yang harus diperhatikan, lanjutnya, adalah proteksi terhadap kearifan budaya lokal suku Dayak yang harus dipertahankan.  “Jakarta kita tahu semua jika identik dengan suku Betawi. Demikian juga misalnya jika jadi dipindahkan ke sini, maka suku Dayak harus dipertahankan kearifannya,” jelas Umi.


Di sisi lain, salah satu kesiapan yang dimiliki Pemko dengan telah menyelesaikan penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (Perda RTRWK). Perda itu sendiri, ungkap Umi, telah diselesaikan dan disahkan pada bulan Maret lalu.


“Tata ruang merupakan titik awal pembangunan untuk merumuskan daerah mana yang bisa dibangun. RTRWK Palangka Raya sudah siap, dan bisa diintegrasikan. Jika Pemprov dan Pemerintah Pusat menunjuk kita jadi ibu kota, maka kita sudah siap. Kita sudah memiliki payung hukum untuk perencanaan ini,” terang Umi. dkw/rgb