Pemprov Kembali Raih WTP

TERIMA – Ketua DPRD Kalteng Wiyatno SP, saat menerima LHP LKPD Pemprov Kalteng TA 2021 dari Kepala Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI BPK-RI Perwakilan Kalteng Dr Dori Santosa, pada Rapat Paripurna di gedung dewan, Rabu (18/5).


PARIPURNA


PALANGKA RAYA –DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Paripurna Ke-8 masa persidangan I tahun sidang 2022 di gedung dewan, Rabu (18/5). Adapun agenda Paripurna tersebut, penandatanganan sekaligus penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalteng terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalteng Tahun Anggaran (TA) 2021.


Kepala Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI BPK-RI Perwakilan Kalteng Dr Dori Santosa dalam sambutannya menyampaikan, sesuai Undang-Undang (UU)  nomor 15 tahun 2004 dan 15 tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas LKPD TA 2021 pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng.


“Tidak hanya melaksanakan pemeriksaan LKPD, BPK-RI juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas upaya penanggulangan kemiskinan di daerah tahun anggaran 2021 pada Pemprov Kalteng dan instansi terkait,” ucapnya.


Dijelaskan, LHP atas laporan keuangan Pemprov Kalteng tahun 2021 terdiri dari ringkasan eksekutif, Buku I, Buku II dan Buku III, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI telah disimpulkan, penyusunan laporan keuangan Pemprov Kalteng tahun 2021, menyajikan secara wajar semua hal yang bersifat material, posisi keuangan pemerintah tanggal 31 Desember 2021, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional serta laporan sesuai standar akutansi pemerintah.


“Untuk itu, BPK-RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemprov Kalteng tahun 2021. Pencapaian opini WTP ini adalah yang ke delapan kalinya bagi Pemprov, dimana hal ini menunjukan komitmen pemerintah beserta jajaran OPD terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan,” ujarnya.


Kendati demikian, terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus mendapat perhatian Pemprov Kalteng.


Diantaranya, penatausahaan keuangan OPD, penyusunan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) belanja dan kualitas informasi keuangan OPD yang belum memadai. Kemudian pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang belum memadai, terdapat kesalahan klasifikasi penganggaran pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng senilai Rp13,31 miliar dan standar biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah tidak sesuai ketentuan.


Selain itu, pengelolaan hibah belanja dan bantuan sosial belum sepenuhnya tertib, PPK Disdik belum memutus kontrak, belum mencairkan jaminan pelaksanaan dan belum mengenakan denda keterlambatan atas paket pengadaan belanja modal peralatan serta mesin hitung yang tidak sesuai.


Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURP), belum sesuai ketentuan senilai Rp2,2 miliar, realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada Disdik belum sesuai ketentuan senilai Rp812,26 juta.


Penatausahaan pemanfaatan dan pengamanan aset tetap pada Pemprov Kalteng belum sepenuhnya memadai serta yang terakhir adalah kebijakan penetapan Uang Persediaan (UP) OPD Pemprov Kalteng TA 2021 tidak sesuai ketentuan.


Atas 10 hasil pemeriksaan tersebut, BPK-RI menegaskan kepada Pemprov Kalteng agar menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan diterima. “Laporan hasil pemeriksaan ini akan lebih bernilai apabila diikuti dengan tindaklanjut sebagaimana direkomendasikan BPK. Sehingga Pemprov Kalteng wajib menindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah rekomendasi diterima,” tandasnya.


Disisi lain, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengucapkan terima kasih atas pemberian opini WTP ke 8 tersebut, dimana hal merupakan bukti keseriusan Pemprov Kalteng dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


“Pemberian opini WTP ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus bukti yang menunjukan Pemprov kalteng serius dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk rekomendasi yang diberikan, tentunya akan segera ditindaklanjuti sesuai waktu yang telah ditentukan,” kata Sugianto.


Untuk diketahui, Rapat Paripurna ini langsung dipimpin Ketua DPRD Kalteng Wiyatno SP, Kemudian hadir Wakil Gubernur H Edy Pratowo dan sejumlah Anggota DPRD Kalteng serta instansi vertikal lainnya.