Pemprov Diminta Serius Tuntaskan Tata Batas

PALANGKA RAYA –Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar lebih serius dalam menyelesaikan tata batas wilayah antar Kabupaten di Kalteng. Pasalnya, sampai saat ini tata batas wilayah antar kabupaten di daerah ini masih banyak belum tuntas.


Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Pemerintahan dan Keuangan Y Freddy Ering, saat dibincangi di gedung dewan, Selasa (9/3). Menurutnya, penyelesaian tata batas wilayah antar Kabupaten merupakan kewenangan Pemrov.


“Masalah penyelesaian tata batas wilayah Kabupaten merupakan kewenangan Pemprov. Kalau masalah tata batas antar Provinsi menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, Komisi I mendorong agar Pemprov Kalteng mengakomodir sejumlah masalah tata batas antar Kabupaten yang saat ini masih belum tuntas,” ucapnya.


Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengatakan, salah satu masalah tata batas wilayah yang harus mendapat perhatian Pemprov Kalteng adalah masalah tata batas antara Kabupaten Barito Utara (Barut) dan Kapuas.


“Saat melaksanakan kunjungan ke Barut, kita mendapat informasi dari Bupati setempat bahwa saat ini Pemkab setempat sedang berupaya menyelesaikan masalah tata batas wilayah antara Barut dan Kapuas. Sehingga kita meminta agar Pemprov bisa mengakomodir masalah ini, karena kewenangan penyelesaiannya berada diranah Pemprov,” ujarnya.


Dijelaskan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng ini, bahwa penyelesaikan tata batas wilayah Kabupaten bisa segera terselesaikan, apabila Gubernur Kalteng memanggil Bupati dari masing-masing Kabupaten dalam rangka mencari solusi terbaik atas pembagian wilayah.


“Sebenarnya masalah bisa cepat terselesaikan apabila Gubernur memanggil masig-masing Bupati, untuk duduk bersama dan mencari solusi atas pembagian wilayah. Oleh karena itu, kita harapkan agar masalah ini bisa menjadi perhatian Pemprov dan kedepannya tidak ada lagi masalah tata batas wilayah antar Kabupaten,” pungkasnya.