Pemprov Berkomitmen Lakukan Pemerataan Layanan Kesehatan

PALANGKA RAYA-Dalam rapat Paripurna ke 3 masa persidangan I tahun sidang 2017, sebelumnya, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Ina Prayawati mempertanyakan sikap Pemprov Kalteng terhadap pelayanan kesehatan ke depannya.


Sorotan terhadap pelayanan kesehatan ini juga menjadi sorotan sejumlah Fraksi pendukung DPRD Kalteng lainnya atas upaya pelayanan kesehatan ke depan yang ada dilakukan Pemprov Kalteng.


Sejumlah pertanyaan dan masukan itu, kemudian ditanggapi Pemprov Kalteng, pada Rapat Paripurna ke 4 masa persidangan I tahun sidang 2017, Senin (13/3) kemarin. Di mana jawaban Gubernur Kalteng atas pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Sistem Kesehatan Provinsi Kalteng tersebut, disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Habib H Said Ismail.


“Pemprov melalui visi-misi Kalteng Berkah berkomitmen untuk melakukan pemerataan pelayanan kesehatan,” kata Habib.


Pemerataan pelayanan kesehatan itu, kata dia, akan dilaksanakan melalui pembangunan jejaring rujukan secara berjenjang dari pelayanan tingkat paling bawah sampai dengan rumah sakit serta penempatan di desa.


Sedangkan untuk kelompok pendapatan pihaknya akan bergerak melalui program jaminan kesehatan nasional, khususnya program kartu Kalteng Berkah dan Jamkesda Kabupaten/Kota. “Sedangkan untuk pemerataan tenaga medis PTT baik dari dokter sampai dengan bidan ke daerah-daerah terpencil serta Program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan untuk daerah yang sulit/terpencil dan perbatasan,” lata Habib.


Sebelumnya juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Ina Prayawati mempertanyakan, bagaimana pemerataan pelayanan di bidang kesehatan ke depannya yang akan dilakukan oleh Pemprov Kalteng terutama bagi masyarakat yang ada pada lingkungan puskesmas, pustu dan polindes yang ada di wilayah pedalaman atau pinggiran. “Karena dirasakan sangat minim pelayanan ini, hal tersebut karena kurang adanya pemerataan penempatan tenaga atau petugas medis dan para medis di setiap puskesmas, pustu dan polindes. Hal ini menyebabkan apabila terjadi keadaan darurat pelayanan kesehatan jadi terlambat bahkan banyak pasien yang tidak tertolong,” kata anggota Komisi C ini, saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, sebelumnya.