Pembahasan Rancangan KUA PPAS 2019 Sepakat Dilanjutkan

PALANGKA RAYA-Jajaran legislatif dan eksekutif sepakat untuk pembahasan rancangan KUA PPAS APBD 2019 dapat dilanjutkan bersama.


Hal itu terlihat dalam rapat konsultasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, bersama jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi di ruang rapat gabungan, Selasa (7/8).


Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang menyatakan, instrumen tersebut dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan tahapan-tahapan berikutnya.


Dirinya yang memimpin langsung kegiatan itu juga menginformasikan, pembahasan berikutnya akan digelar pada Senin mendatang. Dalam agenda tersebut, dibahas beberapa item penting sebut saja soal Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga tindaklanjut lainnya.


Menanggapi paparan dari jajaran eksekutif, kalangan dewan juga berharap adanya peningkatan pada lini tersebut.


Ketua Komisi C H Syamsul Hadi mengharapkan agar Pemprov Kalteng harus berani meningkatkan presentase dari pendapatan daerah. “Kalau hanya 6 persen itu masih dalam tingkatan konservatif. Harusnya progresif pada nilai 10 persen,” ujarnya disela-sela rapat tersebut.


Menyangkut itu dirinya mencontohkan seperti soal pendidikan, di mana BOS di lingkup kabupaten ditiadakan. Kondisi ini jelas memerlukan berbagai tindaklanjut dan konsep yang maksimal untuk pembenahan.


Apalagi unit cost pendidikan yang baik seperti di Jawa ada di atas Rp4 juta. Sementara dari hasil pantauan unit cost di Kalteng sendiri hanya ada diangka Rp2.500.000. Hal itu menunjukkan standar umumnya jelas di bawah. Maka wajar ada rasa ketidakrelaan, ketika pendidikan untuk anak harus dibawah standar.


Kalau dikaitkan dengan anggaran, jelas persoalannya adalah ketersediaan dana yang tidak optimal. Maka untuk itu sangat wajar apabila dirinya menyarankan agar Pemprov Kalteng harus berani, dalam menaikan PAD pada kisaran 10 persen atau lebih.


Keinginan tersebut juga disampaikan oleh Ketua Komisi A Y Freddy Ering. Dirinya menilai target PAD yang dipaparkan tim eksekutif masih terlihat pesimis. Angka yang ada hanya 1 persen lebih saja. Target itu sendiri jelas tidak berbanding lurus dengan visi dan misi pemprov yang gencar atau vokal menyangkut penggalian sumber PAD.


Selain itu dirinya juga menyoroti, soal kewajiban pembayaran pekerjaan multy years. “Ini juga harus menjadi perhatian, karena beban pembayarannya cukup besar,” kata legislator senior dari Fraksi PDIP tersebut. Memang diakuinya terkait instrument ini seharusnya sebelum itu ada pelaksanaan simulasi. Yang menjadi pertanyaan pihaknya, beban itu ke depan apakah berpotensi mengganggu visi dan misi pemprov.


Pihaknya berharap agar persoalan itu, jangan sampai menggerus atau berdampak pada lini-lini penting.