MEMBANGUN INFRASTRUKTUR

PUPR Disarankan buat Blueprint


PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk membuat dan menetapkan blueprint atau grandesain pembangunan infrastruktur di Kalteng. Pasalnya, sampai sekarang ini belum memiliki blueprint atau rencana kerja terarah.


Saran ini disampaikan, Anggota Komisi D DPRD Kalteng H Mh Rizal, saat dibincangi wartawan, di gedung Dewan, Senin (3/12). Menurutnya, sudah saatnya Kalteng memiliki blueprint pembangunan infrastruktur.


Pembuatan blueprint ini bisa saja dibuat oleh Pemprov Kalteng melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. “PU harus punya blueprint pembangunan infrastruktur Kalteng. Ini penting agar rencana pembangunan dan anggarannya terarah,” kata Rizal.


Rizal menjelaskan, dengan adanya blueprint tersebut, siapapun yang dipercaya menjadi pemimpin di Kalimantan Tengah nantinya, pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan akan tetap mengacu dengan blue print yang telah ditetapkan. “Karena selama inikan masih ada kesan setiap berganti pemimpin kebijakan pembangunan infrastrukturnya kan selalu berbeda, itu pengalaman kita dari dulu. Oleh sebab itu kita merasa pentingnya blueprint atau grandesain pembangunan infrastruktur ini.


Dengan adanya blueprint tersebut kata Rizal, pembangunan infrastruktur akan lebih terarah, pembangunannya akan terkoneksi. “Menurut mereka atau pihak PUPR pembangunan infrastrukturkan sudah ditetapkan dalam perencanaan. Mau kita terprogram untuk 20-30 tahun kedepan, jadi kalau mau membangun, siapupun pemimpinnya tinggal mengacu pada blueprint yang ditetapkan,” terang legislator dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.


Lebih lanjut, Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng I, meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas dan Kota Palangka Raya ini mengatakan, blueprint yang ditetapkan nantinya bisa saja dibuatkan dalam bentuk Perda sehingga bisa lebih kuat.


“Mau kita terprogram, kalau ada perencanaan yang ditetapkan  oleh sebuah keputusan. Bisa di perdakan, lebih bagus lagi. Kalau untuk provinsi, siapapun Gubernur nya nanti itu yang dilaksanakan. Agar ada azas keadilan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.