Komisi IV Kaji Banding Penanganan Jalan dan Kawasan Kumuh

KUNKER KE JABAR


PALANGKA RAYA - Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memanfaatkan kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah untuk kaji banding ke Provinsi Jawa Barat (Jabar). Dalam kunjungan ini, Komisi IV langsung didampingi Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, serta Wakil Ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh.


Kemudian Ketua Komisi IV Artaban, Sekretaris Komisi Tomy Irawan Diran, serta Anggota Komisi seperti Bryan Iskandar, Siswandi, Rizki Amalia Darwan Ali, H Jubair Arifin, H Achmad Rasyid, H Purman Jaya dan H Maruadi. Dalam kunjungan ini, Komisi IV juga didampingi sejumlah staf serta tenaga ahli Komisi.


“Kunjungan kerja Komisi IV ke Pemprov Jawa Barat dalam rangka komparasi terhadap beberapa program kegiatan unggulan penataan kawasan kumuh dan wilayah perkotaan serta penanganan infrastruktur jalan perkotaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi baik dalam bentuk hibah atau model penanganan lainnya,” kata Wakil Ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, dalam pesan singkatnya, Kamis (6/2).


Politisi senior dari Partai NasDem Kalteng ini menjelaskan, kunjungan itu berlangsung dari 5-8 Februari 2020 mendatang. Bahkan, usai pertemuan dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Jabar, di gedung Sate Bandung pihaknya juga akan langsung ke lapangan untuk melihat pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan di daerah tersebut.


“Usai pertemuan dengan jajaran Pemprov Jabar, kita juga akan diajak untuk kunjungan lapangan,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) I, meliputi Kota Pangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas (Gumas) ini.


Diungkapkan, perbandingan Kalteng dan Jabar, jika di Kalteng ada banyak sungai namun hanya sedikit punya jembatan sedangkan di Jabar memiliki banyak jembatan. “Dari segi demografis dan geografis juga ada perbedaan besar dimana Kalteng sangat luas denga luasnya yang 1,5 kali  pulau jawa tapi penduduknya hanya kurgan lebih 3 juta jiwa dengan APBD kurang lebih Rp 5 triliun dan terdiri dari 14 kab/kota. Sementara Jabar berpenduduk kurang lebih 49 juta jiwa dengan APBD kurang lebih 46 triliun dengan 27 kabupaten/kota.


Ada beberapa program unggulan penataan kawasan kumuh di daerah tersebut, diantaranya, penyediaan sarana proteksi kebakaran, drainase pemukiman, jalan pemukiman, sarana air bersih, pengolahan limbah, penataan ruang terbuka publik, serta pembangunan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dengan program bedah rumah sebesar Rp 17,5 juta per rumah dengan targer di 2020 ini sebesar 200 ribu rumah.