Komisi III Kaji Banding ke Banjarbaru

PEMETAAN DAERAH BENCANA


PALANGKA RAYA – Dalam rangka membuat pemetaan daerah yang rawan terjadi bencana di Kalimantan Tengah (Kalteng), Komisi III DPRD Kalteng, Jumat (9/10) melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel).


Kunjungan kali ini langsung dipimpian Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno. Kemudian diikuti Ketua Komisi III, Duwel Rawing, Wakil Ketua Komisi, Hj Siti Nafsiah, Sekretaris Komisi, Kuwu Senilawati serta Anggota Komisi III, seperti Heri Santoso, Niksen S Bahat, Andayani, Evi Kahayanti dan H Achamd Amur.


“Dalam kunjungan ini, kita dijuga didampingi perwakilan Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng. Salah satu tujuan kunjungan kita adalah untuk melihat pemetaan daerah bencana di daerah Banjarbaru,” kata Kuwu, dalam rilisnya kepada wartawan, Sabtu (10/10).


Dikatakan, dalam kunjungan itu pihaknya diterima Asisten I Bidang Pemerintahan sekaligus kepala kepala Dinsos Banjar Baru, M Fachruddin, di aula Idaman, kantor Walikota Banjarbaru. “Pemetaan daerah bencana diperlukan untuk mendeteksi daerah yang mempunyai potensi bencana, hal ini bertujuan untuk mensiasati terjadinya bencana,” terang legislator dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.


Dipilihnya Banjarbaru sebagai objek kunjungan kata dia, mengingat kondisi alam Kalsel tidak jauh berbeda dengan Kalteng. Sehingga  bencana yang sering terjadi adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan serta bencana angin putting beliung dan tanah longsor. “Kita ingin mengetahui bagaimana program pemetaan daerah rawan bencana di Kota Banjarbaru. Hal yang harus diingat adalah penaganan bencana tidak lepas dari masalah penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah,” ungkapnya.


Oleh sebab itu, data sosial masyarakat menjadi suatu hal yang sangat penting. Data sosial ekonomi masyarakat miskin bersifat dinamis sehingga pemutakhiran data semestinya dilakukan secara periodik guna menghindari kesalahan data untuk penerima bantuan. verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus terus dilakukan agar terpenuhi data yang valid dan akurat untuk ketepatan sasaran penyaluran beragam bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah.


“Kemudian alasan lain kita ke Banjarbaru, karena urutan 15 terbaik seluruh Indonesia dalam hal pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Komisi III ingin mengetahui bagaimana program pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial di wilayah ini,” pungkasnya.