Komisi II Dorong Optimalisasi Pemberdayaan UMKM

PALANGKA RAYA –Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan optimaliasi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dikelola masyarakat.


Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Lohing Simon, saat dibincangi di gedung dewan, Kamis (18/2). Menurutnya, optimalisasi pemberdayaan UMKM akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat bahkan mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).


“Kita dari Komisi II sangat mendukung bahkan mendorong agar Pemerintah bisa melaksanakan optimalisasi pemberdayaan UMKM di Kalteng. Karena potensi Kalteng dari segi pengembangan produk khas daerah sangat tinggi. Dimana hal tersebut juga didukung dengan hasil alam yang melimpah,” ucapnya.


Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, saat melaksanakan kunjunga ke Kabupaten Katingan beberapa waktu lalu, Komisi II DPRD Kalteng melihat potensi besar untuk mengembangkan produk khas daerah.


Diantaranya sepertianeka produk olahan berbahan rotan, baik meubelair hingga kerajinan berupa tas, tikar dan lain-lain termasuk produk makanan ringan khas daerah seperti,dodol durian, aneka manisan berbahan buah lokal, keripik pisang dan singkong.


“Potensi inilah yang harus bisa dijadikan peluang oleh pemerintah, untuk mengembangkan UMKM kita. Salah satunya seperti UMKM yang berada di Kabupaten Katingan. Sehingga perlu adanyakoordinasi dan sinkronisasi antaraPemkab dan Pemprov Kalteng agar potensi tersebut bisa tergali secara optimal,” ujarnya.


Optimalisasi tersebut, sambung Lohing, tentunya tidak luput dari permasalahan yang harus dihadapi bersama-sama. Seperti menurunnya penjualan produk UMKM karena dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.


“Menurunnya tingkat penjualan produk UMKM akibat pandemi Covid-19, harus menjadi perhatian bersama. Sehingga Komisi II meminta agar stakeholder terkait yaitu pemerintah, melakukan trobosan strategi pemasaran. Seperti membiasakan pelaku usaha untuk memasarkan produknya dengan memanfaatkansistem E-Commerce atau penjualan secara daring, agar penjualan produk lebih luas dan praktis,” pungkas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.