Komisi I Kunjungi BPKAD Jatim

PALANGKA RAYA - Jajaran Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur (Jatim), Kamis (6/2). Dalam kegiatan tersebut, kalangan wakil rakyat tersebut menyerap sekaligus kaji banding menyangkut sejumlah tata kelola keuangan, aset hingga soal pengelolaan perusahaan daerah (Perusda) di Provinsi tersebut.


Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Y Freddy Ering menuturkan, kaji banding yang dilaksanakan sangat beralasan, dimana Jatim memiliki pengelolaan yang maksimal. “Dari hasil pertemuan, banyak yang harus kita pelajari dari tata kelola khususnya di aset maupun hibah di BPKAD Jatim,” ujarnya, usai pertemuan bersama.


Tidak hanya itu, untuk soal regulasi maupun implementasinya sendiri berjalan dengan sangat baik. Apalagi soal aset dianggap sangat penting, karena berpengaruh bagi opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap tata kelola keuangan provinsi Kalteng.


Yang juga jadi perhatian seperti masalah hibah hingga lainnya, benar-benar diatur sesuai dengan regulasi serta tindaklanjut positif. Bahkan, ucap dia, penerapan tidak diperbolehkannya lagi dum kendaraan dinas wajib dilaksanakan.


“Hibahnya juga konsisten, ketika ada usulan dari satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) atau institusi lainnya bisa diproses. Artinya tidak serta-merta meminta hibah, dikarenakan kalau terus menerus dilakukan aset bisa habis,” ujarnya.


Pembelajaran lain yang perlu jadi perencanaan seperti tidak boleh menumpuknya aset-aset yang ada atau yang rusak. Hal itu wajib ditindaklanjuti, agar tidak menjadi beban bagi daerah. Bahkan berdampak, pada neraca anggaran.


Legislator senior dari Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan, untuk soal perusda saja BPKAD Jatim membuat terobosan peleburan menjadi satu Perseroan Terbatas (PT). Sebut saja karena lima perusda dianggap kurang berkontribusi bagi daerah, maka disatukan pada PT agar berjalan maksimal. Selain itu memang pada umumnya Bank Jatim sendiri juga sebagai penyumbang deviden terbesar, layaknya Bank Kalteng.


“Kita juga harus banyak belajar untuk urusan restrukturesisasi terhadap perusda, dimana walaupun Bank Jatim masih sebagai perusda dengan penyumbang terbesar,” pungkas wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) dan Kapuas tersebut.