Komisi D Minta Penanganan Jalan Pemukiman Diutamakan

PALANGKA RAYA-Komisi D DPRD Kalteng yang membidangi infrastruktur dan prasarana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR).


Rapat yang dilangsungkan di ruang rapat Komisi, Senin (5/3) langsung dipimpin Ketua Komisi D, Artaban, kemudian hadir Wakil Ketua Komisi, Hj Agus Susilasani, Sekretaris Komisi, H Jimin dan anggota Komisi D DPRD Kalteng, seperti Rini Widiasari, Hj Yustina Ismiati, H Abdul Hadi dan H Mh Rizal, sementara pihak PUPR dipimpin Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Salahudin.


Adapun agenda rapat yang dilaksanakan kemarin, selain mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan pada 2017 lalu, Komisi D juga ingin menyingkronkan dan memantapkan berbagai program yang dilaksanakan pada 2018 ini.


Dalam rapat kemarin, pihak Komisi D juga mempertanyakan berbagai program kerja yang telah dilaksanakan pada 2017 lalu, di mana ada beberapa pekerjaan yang dirasakan tidak maksimal, seperti penanganan Bagendang-Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim, Simpang Bangkal-Telaga Pulang, Kabupaten Seruyan, kemudian ruas Pulang Pisau-Pangkoh-Bahaur, Kabupaten Pulang Pisau, serta ruas Dadahup-Lamunti, Kabupaten Kapuas.


Ketua Komisi D DPRD Kalteng Artaban mengatakan, rapat tersebut perlu dilaksanakan untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi terhadap dinas PUPR terkait hasil monitoring kelapangan beberapa hari sebelumnya. “Kita ingin meminta langsung penjelasan dari tim teknis dari PUPR, baik itu hasil peninjauan lapangan maupun program yang akan dilaksanakn 2018 ini,” kata Artaban di sela-sela rapat kemarin.


Adapun beberapa rekomendasi dalam rapat kemarin, Komisi D meminta kepada PUPR agar realisasi kegiatan tahun anggaran 2017 dan rencana kegiatan tahun anggaran 2018 yang telah dilaksanakan hingga Februari 2018 disampaikan kepada pihak dewan sebagai bahan evaluasi khususnya untuk Komisi D sebagai bahan rapat selanjutnya.


Kemudian, Komisi D juga meminta agar ruas jalan Dadahup-Lamunti agar diprioritaskan penanganannya pada daerah pemikiman. “Sama juga seperti ruas jalan antara Pelantaran-Parenggean-Sangai-Antang Kalang, kita minta penanganannya dari atas atau dari Antang Kalang ke bawah,”tambah Artaban.


Dalam rekomendasi kemarin, pihaknya juga meminta PUPR segera melakukan penanganan ruas jalan yang mengalami kerusakan parah, seperti di Pulpis-Pangkoh dan Samuda-Ujung Pandaran.


Kemudian, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik serta pada saat anggota Komisi D dalam melaksanakan pengawasan agar didampingi oleh petugas yang menguasai persoalan objek kegiatan yang dikunjungi.


Usai rapat tersebut, Kabib Bina Marga PUPR Kalteng mengatakan, dalam rapat kemarin pihaknya menjelaskan kepada pihak Komisi D, bahwa pekerjaan pada 2017 lalu telah selesai dilaksanakan. Dan untuk kegiatan 2018 sudah hampir semua sudah dilaksanakan pelelangan.


“Kita juga mengklarifikasi terkait pemberitaan yang kemarin, terkait dengan adanya proyek siluman, ternyata setelah kita jelaskan bahwa itu adalah pemeliharaan rutin sebetulnya. Karena di daerah Gumas itu ada Rp2 miliar yang rutin, dan itu yang kita jelaskan tadi sudah clear,” kata Salahudin.


Proyek yang sempat diributkan kemarin, kata dia, dilaksanakan menggunakan dana rutin dan dananya yang digunakan masih dibawah Rp200 juta. “Kemarin itu anggarannya ada sekitar Rp82 juta, yang ditangani di wilayah Rangan Tate itu,” pungkasnya.