Komisi B Intens Perketat Pengawasan

Terutama Pengawasan Soal Aturan PBS di Kalteng


PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalteng terus memaksimalkan lini pengawasan, dalam upaya optimalisasi pembangunan. Salah satunya seperti jajaran Komisi B yang membidangi kehutanan, perkebunan, pertambangan, ekonomi, dan lainnya.


Menurut Wakil Ketua Komisi B HM Asera, pihaknya akan terus memperketat pengawasan di lapangan. “Seperti pengawasan sejumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) terkait tupoksi kami, dimana menyangkut aturan bahkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya kepada awak media ketika ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.


Dicontohkannya seperti pengawasan terhadap beberapa perusahaan yang dianggap tidak mengikuti aturan. Bahkan diantaranya terindikasi merugikan serta tidak menguntungkan, baik bagi masyarakat maupun daerah. Hal semacam ini, ucap dia, mesti mendapat perhatian dari berbagai pihak, agar tidak memberikan persepsi yang negatif.


Misalnya seperti dugaan perusahaan yang hanya menguntungkan pribadi, daripada masyarakat setempat. Lalu soal CSR serta kemitraan juga wajib dilaksanakan oleh jajaran PBS, mengingat selain sebagai syarat mutlak juga memberikan dampak positif bagi pembangunan di daerah.


“Kita tahu masih ada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR nya sesuai aturan atau peruntukannya. Nah ini yang harusnya kita berikan ketegasan,” ucap Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Persatuan Pembangunan (KBPP).


Lalu soal plasma 20 persen juga wajib dilakukan, kepada masyarakat sekitar operasional perusahaan. Persoalan itu, ucap dia, banyak mendapat keluhan dari masyarakat, ketika pihaknya menggelar kunjungan dalam daerah.


Maka untuk itu dirinya mengimbau agar jajaran PBS bisa merealisasikan hal itu, demi kepentingan masyarakat dan perusahaan. Selain itu dirinya juga sepakat adanya rencana pencabutan izin, apabila dianggap merugikan daerah.


“Kita setuju dengan ketegasan semacam itu. Kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bahkan tidak patuh terhadap aturan, lebih baik tidak usah berinvestasi,” ucapnya.


Hanya saja ada rambu-rambu yang juga harus diikuti. Keberadaan sebuah PBS atau investor tidak hanya sekedar mengeruk keuntungan pribadi saja, namun wajib berkontribusi baik bagi daerah atau warga disekitar operasional.