Kemendagri Segera Panggil Gubernur dan Pj Sekda

 *DPRD Dipersilakan Lanjutkan Hak Interpelasi


*Masalah Pergub 10/2018 Satu-satunya di Indonesia


*Soal Tenaga Kontrak juga Disampaikan


 


PALANGKA RAYA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI segera memanggil Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran bersama Pj Sekda Kalteng Fahrizal Fitri, guna mengklarifikasi dan meminta penjelasan terkait diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 10 tahun 2018 serta masalah mekanisme evaluasi dan perekrutan tenaga kontrak (Tekon)  dilingkungan Pemprov Kalteng.


Penerbitan Pergub No.10/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta pelaksanaan evaluasi tenaga kontrak yang dilaksanakan Pemprov Kalteng diduga bermasalah, saat ini sudah sampai ke Kemendagri.


Permasalahan tersebut disampaikan langsung Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang bersama seluruh Fraksi Pendukung DPRD Kalteng kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo serta Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo saat kunjungan kerja di Jakarta, Rabu (30/5).


Menurut Ketua Komisi A DPRD Kalteng Y Freddy Ering, saat dihubungi media ini, kemarin menjelaskan bahwa masalah penerbitan Pergub nomor 10/2018 serta masalah evaluasi tenaga kontrak yang diduga menyalahi aturan oleh pihak Pemprov Kalteng sudah diserahkan secara resmi ke Kemendagri.


“Kita diterima langsung Mendagri Pak Tjahjo Kumolo, Sekjen Pak Hadi Prabowo dan kita langsung didampingi Ketua DPRD Kalteng, Pak Atu Narang serta 7 Fraksi Pendukung DPRD Kalteng. Kita juga menjelaskan langsung mengenai isi, prosedur, mekanisme dan substansi Pergub 10 yang tidak sesuai mekanisme dan juga menyalahi ketentuan perundang-undangan,” kata Freddy.


Selain itu disampaikan juga kepada Mendagri, bahwa penerbitan Pergub tersebut tidak didasari pada hal-hal yang urgen, yang prinsip yang mengharuskan adanya revisi terhadap Pergub lama, yakni Pergub 33/2018. Disamping itu, penerbitan Pergub tersebut juga akan berimplikasi jauh ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalteng.


“Jadi, sudah kita jelaskan secara lengkap dan dari Kemendagri, mereka memaklumi kalau kita masuk dalam interpelasi. Jadi, pihak Kemendagri juga melihat bahwa terbitnya Pergub 10 tidak dilandasi dengan alasan yang kuat, misalnya apakah APBD kita masalah atau tidak, faktanya tidak ada masalah, tidak ada persoalan, mengenai posisi atau rasionaliasasi atau pemangkasan. Sehingga memerlukan penghematan, tidak dipenuhi alasan itu, kemudian tidak ada dasar hukum yang kuat,” terang legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.


Bahkan, pihak Kemendagri juga cukup terkejut dengan adanya kasus terkait pelaksanaan PP.18/2017 tersebut, bahkan kasus ini dikatakan baru pertama kali terjadi di seluruh wilayah Indonesia. “Mereka cukup terkejut, sebab itu Kemendagri menjanjikan akan memanggil segera Gubernur dan Pj Sekda Kalteng. Untuk mengklarifikasi dan meminta penjelasan mengenai Pergub tersebut,” tegasnya.


Dalam pertemuan tersebut, pihak Kemendagri juga mempersilakan pihak DPRD Kalteng untuk menggunakan hak interpelasi, karena hal tersebut merupakan kewenangan DPRD. “Karena ada kejanggalan penerbitan Pergub tersebut makanya kita sampaikan, sama halnya dengan mekanisme evaluasi tenaga kontrak juga kita sampaikan,” terangnya.


Terpisah, Anggota DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh juga mempertanyakan hingga Gubernur Kalteng menerbitkan Pergub 10/2018 tersebut. “Gubernur ini entah apa agendanya dengan menerbitkan Pergub 10/2018 yang menganulir Pergub 33/2017, padahal tidak ada urgensinya. Pergub 33 kan sudah jalan sejak September 2017 dan tidak ada temuan BPK apapun terkait dengan tunjangan dewan. Kemudian, jika pemangkasan itu berkaitan dengan efesiensi atau rasionalisasi, tidak juga. Karena tidak ada rasionalisasi, APBD Kalteng 2018 itu justru meningkat 15% dari APBD 2017 ini, menurut telaah Dirjen Keuangan Kemendagri tadi pagi pas ditanya oleh Sekjen Kemendagri,” terang Srikandi dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini.


Jika merujuk dengan UU nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yang disebut pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Jadi, semestinya komunikasi dan konsultasi itu bisa dijalankan dengan baik. Bukan Gubernur berdiri sendiri dalam proses pembuatan Pergub 10/2018 karena dalam Pergub tersebut Dewan sebagai objeknya. “Kami tidak sekalipun diajak bicara, klimaksnya terhadap kegaduhan-kegaduhan yang terjadi akibat Pergub 10/2018 ini. Dalam pertemuan tadi disampaikan bahwa berimbas kepada beberapa kabupaten dan kota yang tunjangannya menjadi melebihi provinsi saat ini.


Terkait dengan 2 permasalahan krusial yaitu malprosedur Pergub 10/2018 dan persoalan pemberhentian tenaga kontrak di Kalteng, disampaikan bahwa DPRD telah membahas dengan Tim Banmus dan dimasukkan ke dalam jadwal agenda kegiatan tentang kesepakatan 7 fraksi yang semuanya kompak akan menggunakan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan.


“Kita juga telah diijinkan oleh Mendagri, dimana DPRD akan menggunakan hak interpelasi. Jika dalam berita-berita media lokal sebelumnya Pemprov menyampaikan bahwa Pergub 10 sebagai implementasi SE Mendagri No 188.31, ini juga dilakukan oleh daerah lainnya adalah Tidak Benar! Karena Sekjen mengatakan, ini kejadian hanya terjadi di Kalteng dan merupakan satu-satunya se Indonesia. Karenanya, Mendagri akan memanggil Gubernur dan Sekda Kalteng dalam waktu dekat,” ungkapnya.