Kembalikan Izin Galian C ke Daerah

RAPAT KERJA – Wakil Ketua I DPRD Kalteng H Abdul Razak saat memimpin rapat kerja di gedung dewan, beberapa waktu lalu.


PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah pusat agar mengembalikan kewenangan perizinan galian C ke pemerintah daerah. Pasalnya, perizinan galian C bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD).


Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Lohing Simon, saat dikonfirmasi di gedung dewan, Kamis (3/2). Menurutnya, pengembalian kewenangan izin galian C ke pemerintah daerah, sudah dijanjikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) paling lambat pada akhir Desember 2020 silam.


Sebelumnya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga meminta kepala daerah (Gubernur) untuk tidak memberikan perizinan baru di bidang pertambangan minerba. Ketentuan itu menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba (UU Minerba).


“Izin Galian C sebelum tahun 2009 adalah kewenangan kepala daerah kabupaten. Kemudian setelah itu ada UU Nomor 4 Tahun 2009 terkait galian c diganti dengan istilah galian dan batuan dan kewenangan pemberian ijin milik  provinsi. Kemudian ada revisi lagi yakni UU no 3 tahun 2020 tentang Minerba, sehingga  kewenangan itu diambil alih oleh kementrian. Disinilah kami meminta agar kewenangan itu bisa dikembalikan lagi ke daerah,” ucapnya.


Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, Komisi II DPRD Kalteng sebelumnya sudah menyampaikan hal tersebut ke DPR RI tahun 2020, dimana pihaknya mendesak Kementerian ESDM supaya kewenangan pemberian ijin galian C dikembalikan kedaerah.


“Saat itu dijanjikan bahwa Desember 2020 kewenangan tersebut akan dikembalikan.  Namun hingga saat ini belum ada kabarnya. Oleh itu harapan kami agar ijin galian itu dikembalikan mengingat semua kabupaten di Provinsi Kalteng, telah memiliki perda tersendiri. Dimana dalam aturan tersebut juga mengatur terkait retribusi untuk PAD. Jika ini kembalikan maka akan menjadi keuntungan untuk pemerintah daerah lagi, terlebih mendongkrak PAD,” pungkas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.