Kapolri: Kalteng Aman Tapi Rentan

PALANGKA RAYA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian memberi arahan kepada 2.196 anggota TNI dan Polri yang hadir di Kalawa Convention Hall, Kamis (26/4).


“Kalimantan Tengah termasuk aman, tapi rentan masalah keagamaan dan pertarungan politik,” beber Tito terkait situasi politik menjelang Pilkada serentak 2018 dan persiapan tahapan Pilpres 2019.


Tito mengungkit peristiwa pembakaran sekolah di Kota Palangka Raya yang bernuansa politik, namun kasusnya terungkap dan pelakunya sudah tertangkap. Demikian pula rentannya isu masalah SARA seperti konflik bernuansa suku pada tahun 2001 silam. “Ini berarti tidak aman dan tetap harus diwaspadai,” ingat Tito.


Dia meminta TNI dan Polri tetap bersinergi dan menjaga solidaritas sehingga Kalteng tetap aman. Tito menyebut survey salah satu media nasional terhadap tingkat kepercayaan masyarakat menyebut TNI sebagai lembaga negara paling dapat dipercaya, disusul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, sehingga penting untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dengan bentuk netralitas dan profesionalitas prajurit.


Tito menyatakan politik TNI/Polri adalah tentang menjaga stabilitas dan keamanan negara. “Kita tidak lakukan politik praktis termasuk Pilkada,”tegas Tito.


Dia menyebut keterlibatan dalam politik praktis berupa pertarungan antar calon maupun partai harus dihindari oleh prajurit TNI/Polri.


Sedangkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, jika netralitas Pilkada 2018 dan tahapan Pemilu 2019 merupakan penjabaran pelaksanaan sumpah prajurit dan Tribrata.  "Tidak ada toleransi bagi pelanggaran netralitas untuk prajurit TNI dan Polri," tegasnya.


Kepercayaan masyarakat pada TNI dan Polri kini semakin tinggi, sehingga bisa dijadikan teladan. Apabila prajurit TNI Polri tidak netral, maka masyarakat mau percaya siapa lagi di Negeri ini. “Netralitas harga mati," terangnya.


Hadi juga pun memberikan 5 atensi dan harapan kepada prajurit TNI dan Polri yang datang. Diantaranya, menjaga kepercayaan rakyat pada TNI dan Polri, meningkatkan deteksi dan cegah dini terhadap kegiatan yang mampu merusak kesatuan NKRI, kemudian menjaga soliditas dan solidaritas.


Dia juga menyebut tahun 2018 ini ada 171 wilayah se-Indonesia yang menyelenggarakan pilkada serentak menjadi rawan tiga ancaman yakni melalui siber, kesenjangan dan biologi.


Ancaman siber seperti berita hoax, ancaman kesenjangan yang dikemas dalam unsur SARA dan ancaman biologi, berupa munculnya kembali wabah penyakit secara mendadak dapat berujung menjadi tindakan anarkis di masyarakat bila tidak cepat diantisipasi. Ancaman ini tidak saja dapat datang dari dalam negeri, tapi dapat juga dilakukan oleh negara lain.


Hadi meminta seluruh unsur TNI/Polri memegang satu tujuan yakni jaminan keamanan dan kesuksesan Pilkada serentak 2018 dan persiapan tahapan Pilpres 2019. “Kuncinya netral saja. TNI/Polri ikut satu komando yakni Panglima TNI dan Kapolri. Tidak boleh ada perintah lain, sehingga permasalahan di wilayah pasti akan terselesaikan,” ujar Hadi yakin.


Dia mengakui menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilu terkait adanya oknum TNI/Polri yang tidak netral, namun semata kekeliruan penafsiran peraturan. “Sampai sekarang belum ada pelanggaran dari prajurit TNI maupun Polri,” pungkas Hadi.dre/fwa