Kalteng Siaga Darurat Karhutla

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bagi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), bersama Kalimantan Barat (Kalbar) dan Riau.


Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, kebakaran hutan di tiga provinsi itu sudah dalam penanganan. Ia juga telah berkomunikasi dengan gubernur ketiga provinsi.


"Kalbar dan Kalteng lagi ditangani. Saya sudah kontak gubernurnya. Pak Dodi. Pak Gubernur hari ini pagi tadi saya kontak, tadi siang nih jalan kemari juga saya teleponan Gubernur Kalteng. Riau, Kalbar, Kalteng sudah siaga darurat," ujar Siti saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2).


Siti mengaku sudah menghubungi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei terkait kebakaran hutan ini. BNPB akan mengirimkan helikopter untuk membantu memadamkan api. "Sudah disiapkan helikopter untuk Riau, Kalbar dan Kalteng," katanya.


Untuk mempercepat proses pengiriman helikopter tersebut, Siti sudah meminta bantuan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. "Biar cepat selesai. Langkah-langkahnya dilakukan. Satgas di lapangan sudah jalan," kata Siti.


Untuk jumlah titik api, Siti mengatakan hari ini, Selasa (20/2) jumlahnya sedikit menurun dibanding pada Senin (19/2).


"Kemarin agak banyak. Hari ini lebih sedikit. Hari ini 67 untuk peluang 60 persen dan 92 untuk peluang 30 persen, 40 persen. Tadi nggak terlalu. Kalbar sudah kurang titik apinya. Riau dan Kalteng tadi juga masih ada, mungkin 20-30-an tersebar di Kalteng, Kalbar Riau. Sumut juga kalau lihat hotspotnya, titik-titiknya ada. Sudah langsung operasi dengan helikopter untuk pemadaman," jelas Siti.


Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Kapolri dan Panglima TNI mencopot Kapolda dan Panglima Kodam yang daerahnya ada kebakaran hutan dan tak tertangani. “Karena kalau ganti gubernur tidak bisa,” kata Jokowi saat memberi arahan di acara Rakornas Pengendalian Karhutla di Istana, Selasa (6/2).


 


Sigap Karhutla


Semakin meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan di beberapa kabupaten mendapat perhatian dari Walhi Kalteng. Guna mencegah kebakaran hutan dan lahan semakin meluas, Walhi pun meminta pemerintah yang mempunyai anggaran agar sigap. Kemudian masyarakat untuk mengantisipasi dengan memberikan laporan terpadu kepada pemerintah untuk mengecek kondisi dilapangan telah terjadi karhutla. 


"Sebenarnya apabila kita lihat kondisi saat ini terkesan masih sering turun hujan, namun bukan berarti kita semua mengharapkan itu. Kondisi kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi begitu saja sehingga kesigapan tetap harus ada, khususnya pemerintah yang punya anggaran," kata Ketua Walhi Kalteng Dimas N Hartono, dibincangi Tabengan per telepon, Selasa (20/2). 


Terkait kinerja Satgas Karhutla, ia pun memgomentari proses pencegahan dan program yang didorong. Apakah sudah melibatkan masyarakat. Apabila hanya sebatas di tataran pemerintah, maka proses pencegahan tidak akan berlangsung maksimal. 


"Ujung tombak segala aktivitas adalah masyarakat yang sangat dominan perannya," ujarnya. 


Untuk itu, Satgas Karhutla pun diminta melakukan evaluasi dengan mencari pendapat baik dari masyarakat maupun pemerhati lingkungan. Mengingat meski intensitas hujan masih cukup tinggi  namun karhutla tetap terjadi. 


"Selama ini kita tidak pernag dilibatkan. Masyarakat seharusnya dilibatkan baik mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan," jelasnya.  


Dimas menegaskan, jika Walhi terus mengampanyekan pentinganya dampak asap di 2015 agar tidak terulang kembali. Sehingga kewaspadaan menjadi sangat penting karena penyebab kebakaran merupakan akibat perilaku manusia, bukan dari faktor alam. 


"Proses pencegahan bukan hanya berbicara program,  tapi peran serta melibatkan masyarakat secara intens. Setiap warga berhak menjaga lingkungannya," ungkapnya. fwa/d-com