Kado Terakhir untuk Masyarakat Kalteng

RAPERDA PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN


PALANGKA RAYA-DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menargetkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pengendalian Kebakaran Lahan ditargetkan rampung sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Kalteng periode 2014-2019. 


Para wakil rakyat ini menginginkan agar raperda tersebut sebagai kado di masa jabatan mereka untuk masyarakat Kalteng. Hal ini disampaikan, Ketua Tim Pembahasan Raperda Hj. Agus Susilasani, saat dibincangi di sela-sela pembahasan raperda tersebut, Selasa (11/6).


Menurutnya, sebelumnya judul raperda tersebut tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Namun, berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, raperda tersebut harus mengalami beberapa revisi.


Bahkan setelah pembahasan dengan tim dari Pemprov kemarin, pihaknya juga akan merencanakan kembali berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).”Untuk pembahasan sudah clear dan akan kita konsultasikan kembali ke Kemendagri, kita targetkan ini rampung sebelum masa jabatan kita berakhir sebagai kado untuk masyarakat Kalteng, khususnya untuk masyarakat lokal dan masyarakat peladang kita,” kata Hj Agus.


Beberapa revisi yang akan dilakukan terhadap raperda Karhutla, diantaranya yaitu penggantian judul dari Raperda Pengendalian Karhutla menjadi Raperda Pengendalian Kebakaran Lahan. “Hasil fasilitasi Kemendagri yang tadi sempat dibahas yaitu diharapkan adanya penggantian judul dari Raperda Karhutla menjadi Raperda Penanggulangan Kebakaran Lahan, jadi kata hutan dihilangkan,” terangnya.


Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya ini juga menjelaskan, ada beberapa redaksional pasal demi pasal yang juga direvisi. Hal ini dikarenakan, dalam pasal raperda tersebut masih terkait dengan hutan, sehingga seluruh kata dan kaitan hutan diganti secara keseluruhan dengan kata lahan.


“Untuk pasal-pasal didalamnya juga akan direvisi, karena pasal tersebut masih terkait dengan hutan, sehingga seluruh kata dan kaitan dengan hutan diganti secara keseluruhan dengan kata lahan,” ungkap Hj Agus.