Investasi Bukan Sekedar Cari Keuntungan

PBS Harus Berkontribusi bagi Daerah dan Masyarakat


PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Provinsi mengharapkan agar investasi menjadi sebuah wadah dalam mengakomodir kesejahteraan masyarakat sekitar.


Adanya operasional perusahaan  besar swasta (PBS) tidak hanya sebagai sarana untuk mencari usaha saja, namun juga berkontribusi untuk memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) publik.


Adanya indikasi PBS yang belum ingin mempekerjakan tenaga lokal mendapat tanggapan dari jajaran legislator tersebut, khususnya mereka yang membidangi.


Anggota Komisi B Lodewik Christopel Iban mengharapkan, agar persoalan ini harus mendapat tindaklanjut serius dari pemerintah setempat.


“Ini masalah etika sebagai investor. Ketika berinvestasi di suatu daerah, jelas miris kalau tujuannya hanya mengeruk keuntungan saja,” ujarnya kepada awak media ketika ditemui, di ruang kerjanya, belum lama ini.


Ketika sebuah PBS bergerak di bidang pertambangan atau perkebunan dan lainnya jelas wajib memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.


Dirinya menegaskan apabila pimpinan perusahaan yang bersangkutan menyebutkan, tidak ingin mempekerjakan tenaga lokal, opsinya lebih baik tidak usah berinvestasi saja. Bisa dikatakan kehadiran PBS di daerah akan sangat percuma. Dalam pelaksanaannya di lapangan, harus memiliki hubungan yang saling menguntungkan.


Wakil rakyat dari Dapil V yang meliputi Pulang Pisau dan Kapuas itu menambahkan, kalau alasan perusahaan hanya soal SDM semestinya bisa ditanggulangi. Karena tidak semua pekerja atau sumber daya yang ada dari luar semua.


Untuk itu dirinya berharap agar pemkab setempat, segera turun ke lapangan dalam upaya pengecekan. Apa yang dinyatakan oleh unsur pimpinan di PBS itu wajib dipertanyakan.


Yang paling penting dalam kondisi seperti itu, pemerintah di daerah jangan tidak berpihak kepada masyarakat. Artinya dukung apa yang menjadi aspirasi serta keluhan di lingkup publik.


“Kalau memang hanya ingin mementingkan kepentingan pribadi atau beralasan soal SDM saja, tindakkanjuti secara tegas, bila perlu bina dan lakukan evaluasi,” ucap politisi dari PAN tersebut.


Apalagi keberadaan sebuah perusahaan yang berinvestasi di daerah, wajib memberikan kontribusi bagi daerah. Tidak hanya soal membantu peningkatan pembangunan di sekitar operasional saja, namun juga mendukung meningkatkan perekonomian masyarakat.


Bahkan sejumlah aturan menyebutkan beberapa syarat wajib bagi PBS, yang ingin beroperasi. Seperti kewajiban plasma 20 persen serta bantuan corporate social responsibility (CSR).


Selain itu harus ada juga peningkatan infrastruktur baik berupa jalan atau jembatan, dan rekrutmen tenaga lokal sebagai karyawan di perusahaan. Yang harus menjadi perhatian, ucapnya, Pemprov juga wajib bertindak tegas, apabila ada PBS yang tidak memberikan manfaat serta kontribusi.