Interpelasi untuk Minta Penjelasan dan Jaga Marwah Lembaga

PALANGKA RAYA-Tim panitia khusus (Pansus) hak interpelasi DPRD Kalteng, Senin (9/7), telah melaksanakan kaji banding ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).


Kaji banding ini dilaksanakan tim Pansus dalam rangka memperkuat dan mencari berbagai referensi terkait akan dilaksanakan hak interpelasi DPRD Kalteng terhadap kebijakan Gubernur Kalteng yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan.


Kunjungan Tim Pansus Hak Interpelasi ini langsung diterima Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya dan jajarannya.


Dalam pertemuan tersebut, Didit mengungkapkan, penggunaan hak interpelasi yang telah dijalankan oleh DPRD Babel adalah untuk meminta penjelasan gubernur setempat atas berbagai kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam perjalanannya, kata Didit, kinerja tim pansus hak interpelasi DPRD Babel juga tidak luput dari intervensi berbagai pihak yang mencoba menggagalkan kinerja tim yang telah dibentuk.


Namun, tekad pihaknya dalam menegakan berbagai peraturan perundang-undangan tidak pernah surut. Oleh karenanya sampai sekarang ini tim pansus hak interpelasi masih tetap solid. “DPRD Babel menggunakan hak interpelasi semata-mata untuk bertanya, meminta penjelasan gubernur atas kebijakan-kebijakannya yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada, dan menjaga marwah lembaga DPRD," tegasnya.


Sama halnya dengan DPRD Kalteng, selain mengajukan hak interpelasi terkait evaluasi tenaga kontrak hingga penerbitan Pergub 10/2018, bukan tidak menutup kemungkinan bisa menjalar ke ranah mutasi ASN yang sebelumnya pernah menjadi sorotan, masalah perizinan, dan berbagai kebijakan yang dilaksanakan selama ini yang dinilai banyak melanggar peraturan perundang-undangan.


Usai pertemuan tersebut Ketua Tim Pansus I DPRD Kalteng, Y Freddy Ering mengatakan, kunjungan ke DPRD Babel tersebut dalam rangka kaji banding terkait akan  dilaksanakannya hak interpelasi DPRD Kalteng ke Gubernur Kalteng.


Berdasarkan referensi yang didapat, ternyata DPRD Babel sudah lebih dahulu menggunakan hak interpelasi, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan kaji banding ke DPRD Babel.


"Kita sudah mencari-cari referensi tempat atau lokasi daerah yang punya pengalaman menggunakan interpelasi ternyata DPRD Provinsi Bangka Belitung sudah lebih dulu menggunakan hak tersebut sehingga sangat tepat kami ke sini,” kata Freddy.


Adapun rombongan DPRD Kalteng yang hadir dalam kunjungan ini, Ergan Tunjung, H Jubair Arifin, Faridawaty Darland Atjeh, Ina Prayawati, Lodewik C Iban, Totok Sugiharto, Borak Milton, H Edy Rosada, Hj Prihati Titik Mulyani, Hj Putri Noor Hajah, H Monte Carlo, dan H Abdul Hadi.