Ini Kontroversi Pergub No 10/2018

* Terbit 24 April, Berlaku 2 Januari


PALANGKA RAYA -DPRD Kalteng mendesak Peraturan Gubernur (Pergub) No 10/2018 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng ditinjau ulang. Pergub tersebut lahir tanpa konsultasi dengan Dewan, dan terkesan menjebak.


“Kawan-kawan DPRD mempertanyakan, bahkan komplain. Bahkan berkembang pembicaraan tentang hak DPRD, hak bertanya. Mengapa demikian? Karena Pergub ini munculnya tiba-tiba tanpa rambu-rambu. Dewan tidak tahu, dan sama sekali tidak dilibatkan,” kata anggota DPRD Kalteng, Borak Milton, Selasa (22/5).


Pergub tersebut menjadi pembicaraan ramai di media sosial, Selasa kemarin. Diskusi tentang Pergub itu di media sosial diwarnai kontroversi, pro dan kontra.


Borak yang merupakan Ketua Komisi B DPRD Kalteng mengungkapkan jebakan Pergub tersebut. Dikatakan, Pergub diterbitkan pada 24 April 2018, namun berlakunya ditetapkan sejak 2 Januari 2018. Artinya, Pergub tersebut berlaku surut.


“Akibatnya kalau itu berlaku surut, maka DPRD sudah melanggar aturan. (Kelebihan tunjangan yang sudah diterima) harus sudah dikembalikan karena berlakunya dari Januari, ini bulan Mei. Ini keanehan yang luar biasa, menurut teman-teman. Ini kejadian satu-satunya di Indonesia, fenomena baru, orang harus mengembalikan akibat Perda dan peraturan pemerintah yang berlaku,” kata Borak.


Borak menegaskan, lahirnya Pergub ini tidak disampaikan kepada stakeholder terkait, khususnya DPRD. “Pergub ini lahirnya terkesan dadakan, padahal ini menyangkut kehidupan DPRD. Semestinya Pergub itu mandat dari Perda APBD, artinya Perda APBD posisinya jauh lebih tinggi dari pada Pergub. Karena Perda kita memandatkan kepada Gubernur untuk membuat Pergub tentang batas nilai nominal tunjangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 18/2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, itu turunannya,” tegas Borak.


Dikatakan Borak, pemberlakuan tunjangan transportasi dan perumahan tersebut dasarnya PP No 18/2017. Sementara nilainya berdasarkan Pergub, tetapi kalau Pergubnya seperti itu sama saja menganulir PP.


Borak mengatakan, seharusnya Pergub tersebut dikonsultasikan dengan DPRD. Setelah itu dilanjutkan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan, lanjut dia, Pergub tersebut harus melihat Pergub pertama yang diubah, yakni Pergub Kalteng No 33/2017. “Itu proses sebenarnya. Bukan ditetapkan dadakan. Jadi wajar kalau itu dipersoalkan,” kata Borak.


 


Implikasi ke Daerah


Borak menegaskan, Pergub tersebut juga akan berimplikasi dan mempengaruhi seluruh hak keuangan DPRD di kabupaten/kota se-Kalteng. “Jadi, kabupaten/kota harus mengubah semua peraturan bupatinya. Karena dalam PP No 18/2017 itu disebutkan, nilai nominal kabupaten/kota  tidak boleh melebihi provinsi,” kata Borak.


Ia menggarisbawahi, masalah Pergub ini tak sederhana, karena menyangkut DPRD seluruh Kalteng. “Sudah tarifnya turun, bayar utang lagi, dan juga bisa diterjemahkan sebagai melanggar aturan,” ujar dia.


Borak menambahkan, masalah di Pergub tersebut bukan masalah uang, tetapi terkait aturan, karena turun Rp10 pun itu merupakan pelanggaran. “Jadi ini saya kira masalah teman-teman bukan masalah persoalan uang. Tetapi persoalan prosedur, kemudian persoalan saling menghargai posisi masing-masing itu yang paling utama,” kata dia.


Selain itu, Borak mengatakan, momennya pun kurang tepat karena pada saat orang melaksanakan ibadah puasa tiba-tiba harus memikirkan utang mengembalikan kelebihan tunjangan. “Nah, saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Kalau yang bertanda tangan Gubernur, ya dia yagn bertanggung jawab,” pungkas Borak.