Guru Bersertifikasi Se-Kalteng Demo ke Dewan

UNJUK RASA-Aksi unjuk rasa oleh guru yang tergabung dalam FGBP di gedung DPRD Kalteng, dalam rangka menuntut TPP guru dikembalikan, Selasa (6/9). Tampak , Ketua DPRD Kalteng, H. Wiyatno SP didampingi sejumlah anggota DPRD Kalteng ketika menerima kedatangan ratusan guru.


Wiyatno: Jangan Tinggalkan Proses Belajar Mengajar


PALANGKA RAYA – Ratusan guru yang tergabung dalam Forum Guru Bersertifitasi Pendidikan (FGBP) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kalteng, Senin (6/9).


Ketua FGBP Kalteng sekaligus Koordinator Lapangan (Korlap) unjuk rasa, Ronal Valentino, saat dikonfirmasi Tabengan disela berlangsungnya kegiatan demonstrasi menegaskan bahwa aksi ini merupakan aksi susulan dari unjuk rasa yang berlangsung pada bulan Mei sebelumnya.


“Aksi ini memang aksi susulan dari unjuk rasa yang kita laksanakan pada bulan Mei lalu, dimana kita selaku guru-guru bersertifikasi menuntut kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) khususnya Dinas Pendidikan agar Tunjangan Penghasilan Pendidikan (TPP) yang dihapus oleh Pemprov untuk dikembalikan lagi,” ucapnya.


Dalam aksi unjuk rasa tersebu, para guru juga menuntut agar DPRD Kalteng selaku wakil rakyat turut serta memperjuangkan aspirasi yang disampaikan. Pasalnya, TPP merupakan salah satu penghasilan tambahan yang berdampak besar pada kesejahteraan guru.


“Sampai saat ini belum ada kepastian maupun solusi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan terkait TPP guru-guru, bahkan masalah ini tidak dibahas pemerintah. Sedangkan jadwal pembahasam biasanya hanya dilaksanakan pada bulan Agustus dan September saja, sehingga kami meminta Gubernur Kalteng untuk turun tangan membantu kami termasuk DPRD selaku wakil rakyat juga sudah seharusnya memperjuangkan aspirasi kami,” ujarnya.


Kendati demikian, sambungnya, sampai saat ini pihaknya tidak mengetahui alasan Pemprov dibalik polemik penghapusan TPP Guru khususnya di tingkat SMA/SMK/MA dan para guru yang tergabung dalam FGBP akan melaksanakan aksi mogok kerja, apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.


“Kami sudah membulatkan tekad, apabila tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami akan melaksanakan aksi mogok kerja!!,” tegasnya.


Disisi lain, Ketua DPRD Kalteng, H. Wiyatno SP, mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang telah menyampaikan aspirasi dan pihak DPRD Kalteng bersama eksekutif, telah melaksanakan sejumlah diskusi serta membahas beberapa opsi guna memenuhi tuntutan.


“Ada beberapa opsi yang memang kita bahas, entar opsi ini akan memuaskan para pendemo atau tidak, yang pasti kita sudah berusaha karena masalah ini berkaitan dengan anggaran, khususnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalteng dan harus di bahas di DPRD,” tandasnya.


Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga berharap agar para guru bisa bersabar sembari menunggu opsi dari pihak eksekutif. Pasalnya, walaupun ada opsi yang disepakati, tetap harus melalui pembahasan di DPRD termasuk masalah anggaran yang akan dibahas dalam APBD perubahan.


“Tentunya kami berharap para guru bisa bersabar dan tetap menjalankan tugas serta tanggungjawab dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Sembari memberi kami waktu untuk mengatasi permasalahan ini bersama pihak eksekutif,” pungkas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini.