Gubernur dan Wali Kota: Tutup Bandara Tjilik Riwut

***Angkasa Pura Sebut Penutupan Kewenangan Kemenhub


***Penumpang Pesawat Banyak Tidak Gunakan Masker


PALANGKA RAYA- Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin meminta Kementerian Perhubungan menutup sementara waktu Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.


"Dimohon untuk dapat dipertimbangkan penutupan Bandara Tjilik Riwut sebagai upaya memutus penyebaran Covid-19 di Kota Palangka Raya," kata Fairid di Palangka Raya, Minggu (29/3).


Permintaan penutupan sementara Bandara di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah itu karena penyebaran virus yang berasal dari China itu semakin meluas di Kota Palangka Raya. Di antara indikatornya, jumlah kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terus meningkat.
Bahkan, saat ini 7 warga dinyatakan positif Covid-19 dan semuanya tengah menjalani perawatan di RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya. Sebagian pasien positif Corona itu juga memiliki riwayat perjalanan di wilayah terjangkit seperti Jakarta dan Jawa Barat.


Hal itu juga mendasari Pemko Palangka Raya meminta Kementerian Perhubungan menutup sementara operasional Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya yang menjadi akses utama masyarakat ke luar masuk dari daerah luar Kalimantan.
Permohonan penutupan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya itu secara resmi juga telah dilayangkan Pemerintah Palangka Raya kepada Kemenhub melalui surat Nomor: 329/DISHUB.I/III/2020 yang bersifat sangat mendesak dengan tujuan penutupan Bandara Tjilik Riwut.


Senada, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran melalui video pribadinya menyatakan, Pemprov Kalteng juga segera meminta penutupan Bandara Tjilik Riwut.


Dia mengatakan, saat ini Palangka Raya masuk zona merah. Salah satu penyebarannya disinyalir adanya warga yang masih bepergian ke luar daerah terutama daerah terjangkit Corona baik Jakarta maupun Jawa Barat.


"Untuk itu kami minta Bandara Tjilik Riwut agar tak beroperasi selama 14 hari. Kami sudah pikirkan dampaknya, namun yang paling penting adalah keselamatan dan kesehatan serta memutus peredaran Covid-19, yang selama ini dari pemeriksaan kasus positif dibawa dari daerah luar," katanya, Sabtu (28/3).


 


Angkasa Pura Tunggu Kemenhub


Executive General Manager (EGM) Angkasa Pura II Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Siswanto mengatakan, sesuai dengan surat dari Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan nomor HK.104/3/1/DRJU.KUM-2020, keputusan buka atau tutup Bandara adalah kewenangan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.


"PT Angkasa Pura II selaku operator Bandara akan mengikuti keputusan Ditjen Perhubungan Udara selaku regulator penerbangan sipil di Indonesia," katanya saat dikonfirmasi Tabengan, Minggu (29/3).


Siswanto menjelaskan, keputusan buka atau tutup Bandara tidak dapat diambil sepihak, harus diperhitungkan oleh beberapa pihak dan dengan pemikiran yang sangat matang.


"Tentunya diperhitungkan secara matang oleh berbagai pihak dengan juga melihat peran suatu Bandara di suatu wilayah," imbuhnya.


Menurut Siswanto, ada mekanisme yang mesti dilalui dan saat ini pihak Angkasa Pura II Bandara Tjilik Riwut juga selalu berkoordinasi dengan pihak Pemprov. Siswanto mengakui, sampai saat ini Bandara masih beroperasi normal dalam melayani penerbangan.


"Apabila ada kebijakan terbaru dari Kemenhub terkait dengan operasional Bandara, maka sudah pasti akan kami jalankan," tandasnya.


 


Masih Dikoordinasikan


Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalteng Leonard S Ampung saat press rilis di Media Center Gugus Tugas Covid-19 Kalteng, Minggu, mengatakan, Pemprov sebenarnya bukan menutup secara total, namun hanya pembatasan akses melalui Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, sementara Bandara-bandara lainnya masih tetap operasional.


Pembatasan akses di Bandara Tjilik Riwut tersebut, lanjut Leonard, masih ada tahapan-tahapan berikutnya, karena hal ini akan dikoordinasikan dengan pihak Angkasa Pura dan Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI.


“Setelah dilakukan koordinasi dan mendapatkan konfirmasi hal tersebut, maka akan segera disampaikan. Pembatasan akses di Bandara Tjilik Riwut ini sebagai langkah yang akan diambil Pak Gubernur dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat Kalteng, khususnya di Kota Palangka Raya di tengah kasus Covid-19,” jelasnya.


Sementara untuk akses darat, terang Leonard, masih tetap seperti biasa, namun dilakukan pengawasan dengan mendirikan posko di daerah-daerah perbatasan. Begitu juga dengan pelabuhan masih tetap operasional untuk menjaga perekonomian di daerah ini tetap berjalan dengan baik.


 


Bandara Iskandar Pangkalan Bun


Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Iskandar Pangkalan Bun Zuber mengatakan, lockdown udara bukan kewenangan Bandara, melainkan harus ada surat permintaan dari Bupati Kobar ke Ditjen Perhubungan Udara. UPBU akan menindaklanjuti dengan melakukan rapat dengan pihak maskapai jika ada permintaan dari Bupati Kobar menutup Bandara Iskandar Pangkalan Bun. 


"Penurunan Bandara bukan kewenangan kami, tetapi Ditjen Perhubungan Udara. Itu pun jika ada surat permintaan dari Bupati yang dilayangkan kepada Dirjen Perhubungan udara. Begitu ada surat dari Ditjen Perhubungan Udara kami di sini menindaklanjutinya," ujar Zuber. 


Sementara itu, Station Manajer Trigana Air Crish Nanlohy mengatakan, sejak 15 Maret 2020 terjadi penurunan jumlah penumpang yang mencapai 80 persen. Saat ini hanya bertahan dan tetap berkomitmen tetap memberikan pelayanan meski harus melakukan pengurangan jadwal penerbangan.


"Untuk hari ini saja, Minggu (29/3), rute Pangkalan Bun-Jakarta hanya memberangkatkan 48 penumpang dari 148 kursi yang tersedia, sedangkan rute Pangkalan Bun-Semarang dan Pangkalan Bun-Surabaya hanya terisi 50 persen. Sementara untuk Senin (30/3), rute Pangkalan Bun-Jakarta tiket yang sudah di tangan penumpang ada 33 orang, itu pun jika jadi berangkat," kata Crish Nanlohy. dsn/dkw/c-may/ant