DPRD Tunda Paripurna Penyampaian Pidato LPJ APBD 2019

TIDAK DIHADIRI GUBERNUR


PALANGKA RAYA – Pelaksanaan rapat Paripurna ke 2 masa persidangan II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) (29/6), terpaksa ditunda. Pasalnya, rapat dengan agenda pidato pengantar Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 serta penyampaian hasil reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kalteng dewan tersebut, hanya diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Fahrizal Fitri.


Sementara itu dari informasi yang diterima, karena ada kesibukan lain Gubernur Kalteng tidak bisa menghadiri agenda rapat penting tersebut karena ada kseibukan lain. Akibatnya rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng H Jimmy Carter bersama H Abdul Razak itu, terpaksa ditunda sambil menunggu kehadiran Gubernur pada rapat Paripurna selanjutnya.


Dalam agenda tersebut empat fraksi yaitu Demokrat, PDI Perjuangan, Fraksi Gabungan dan Gerindra, menyatakan pelaksanaan pidato pengantar LPJ APBD 2019, wajib dilaksanakan oleh Gubernur dan tidak boleh diwakilkan. Bahkan pimpinan rapat sempat menskors selama 15 menit, untuk meminta kehadiran gubernur.


“Sesuai dengan tata tertib serta aturan perundang-undangan, disebutkan pembacaan pidato pengantar LPJ APBD, tidak boleh diwakilkan. Maka dari kesepakatan bersama, rapat kita tunda hingga ada kehadiran gubernur,” ujar Wakil Ketua DPRD Kalteng H Jimmy Carter, sembari menutup rapat tersebut.


Sementara itu Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi Gerindra Kuwu Senilawati menegaskan keharusan seorang gubernur dalam pidato pengantar LPJ APBD, merupakan amanat dari undang-undang. “Ini esensinya adalah pertanggungjawaban APBD, yang mana kehadiran Gubernur tidak dapat diwakilkan, merupakan keinginan dari undang-undang,” ujarnya.


Selain itu soal penyampaian hasil reses juga sangat penting untuk dihadiri Gubernur, mengingat banyak data maupun usulan penting yang disampaikan secara langsung. Dengan begitu maka ada action yang bisa ditindaklanjuti, mengingat penyampaian langsung kepada gubernur.


Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas (Gumas) tersebut menjelaskan, ketidakhadiran ataupun diwakili terjadi apabila berhalangan tetap (tutup usia) dan juga sakit (rawat inap di rumah sakit) dengan syarat adanya keterangan dokter. Namun apabila tidak hadir karena ada pekerjaan atau kesibukan, hal ini harus jadi perhatian.


“Pidato pengantar gubernur LPJ APBD 2019 ini, adalah akumulasi pekerjaan selama satu tahun. Undang-undang dan Tatibnya yang menginginkan Gubernur harus hadir, bukan keinginan Dewan. Kami hanya meneruskan untuk penerapan aturan,” pungkas Sekretaris Komisi III yang membidangi kesehatan, pendidikan dan lainnya tersebut.