Dewan Terus Imbau Jaga Harmonisasi

PALANGKA RAYA-Kalteng merupakan daerah yang kaya, dengan berbagai macam unsur. Tidak hanya kebudayaannya saja, namun juga agama serta suku yang beragam. Selama ini provinsi itu, dikenal memiliki tingkat kondusivitas yang tinggi di mana penduduknya menghormati satu sama lain. Kondisi yang positif itu, diharapkan bisa terus berlangsung hingga ke depan.


Anggota DPRD Provinsi Kalteng Dr P Lantas Sinaga mengimbau, agar kedamaian itu terus bertahan, masyarakat harus menghindari adanya isu-isu yang dianggap memprovokasi.


“Jangan terpancing apabila ada isu berkaitan dengan Sara,” ucapnya kepada Tabengan, belum lama ini.


Pasalnya hal itu sangat riskan dan mampu mengundang provokasi yang berdampak negatif.


Persoalan agama, budaya, atau adat jangan sampai disangkutpautkan kabar, yang belum tentu kebenarannya.


Dikatakannya, Kalteng sendiri selama ini, memiliki masyarakat yang cinta damai. Jangan sampai permasalahan kecil merusak, tingginya kerukunan umat dan suku yang ada di wilayah itu.


Anggota Komisi A itu menjelaskan, apapun permasalahannya, jangan dikait-kaitkan dengan agama atau suku. Apalagi kalau sampai ada oknum yang ingin, mendahulukan kepentingan pribadinya.


Bisa juga pihak-pihak yang tidak ingin, adanya perdamaian di wilayah tersebut.


Untuk itu, dirinya juga berharap masyarakat harus jeli dan bijaksana dalam menghadapi situasi yang dianggap memecah belah.


Kalau terlihat hanya merusak kedamaian, lebih baik, jangan dipedulikan. “Kita harus jadi orang yang cerdas, apapun informasi di lapangan, jangan ditelan mentah-mentah,” tegasnya.


Adat istiadat serta kebudayaan di wilayah itu, dikenal cukup menarik. Jangan sampai kekayaan itu, rusak akibat segelintir orang yang ingin mengadu domba atau berkepentingan pribadi.


Pria murah senyum itu juga mengimbau agar tokoh adat dan pemerintah terus berkoordinasi. Tujuannya agar memperkuat persatuan serta kesatuan, sehingga tercipta sinergitas.


Kedua unsur tersebut bisa saling bekerjasama, dalam memperkuat aturan adat. Salah satu contoh provinsi, dengan hukum adat serta nasional, yang saling beriringan adalah Bali. “Harmonisasi antara unsur juga menjadi kunci kesuksesan, dalam meningkatkan kondusifitas di daerah,” tutur wakil rakyat dari Fraksi PDI-P tersebut.