Dewan Tanggapi Lambatnya Pembangunan Gedung SD

PALANGKA RAYA-Komisi C DPRD Kalteng juga mengharapkan agar gedung SD yang dibakar beberapa bulan lalu itu dapat segera dibangun.


Pasalnya, pembangunan gedung sekolah tersebut berkaitan dengan kondisi anak didik, di mana seharusnya anak didik harus mendapatkan sekolah yang layak.


Ketua Komisi C DPRD Kalteng H Syamsul Hadi, saat dibincangi wartawan, di gedung dewan, Senin (9/10) mengaku baru mengetahui adanya penolakan anggaran Rp4 miliar yang dikucurkan pemerintah pusat untuk membantu membangunkan gedung SD yang dibakar beberapa waktu lalu, di Kota Palangka Raya ini.


Meski demikian, dia juga mengakui belum mengetahui secara persis apa yang menyebabkan adanya penolakan anggaran tersebut. Sementara kalau dia menyarankan, anggaran sebesar Rp4 miliar itu, bisa diambil dan difokuskan untuk membangun beberapa sekolah saja.


“Padahal uang Rp4 miliar tersebut bisa difokuskan pada satu, dua atau tiga sekolah. Kalau satu sekolah saja mendapatkan anggaran Rp1 miliar kan besar juga,” kata Syamsul.


Jika dari 8 sekolah SD yang terbakar itu, 1 sampai tiga sekolah tertangani, berarti beban pemerintah daerah juga akan berkurang. “Kalau ada tiga sekolah saja tertangani, yang lain baru dilanjutkan. Saya tidak mau mengomentari itu karena kami tidak tahu persis psikologi apa yang membuat pertimbangan itu. Inikan persoalan, kita ini dihadapkan dengan kondisi anak layak sekolah. Karena anak itu harus ada sekolahan yang bagus dan supaya tidak terlalu lama, percepatan pembangunan itu harus dilaksanakan,” saran Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengan II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini.


Dalam kesempatan itu, dia juga mempertanyakan mengapa dana sebesar itu sampai ditolak, apakah karena  bantuan dari pusat itu bersifat sudah ada rinciannya, sehingga dana tersebut tidak bisa dibagi untuk membangun semua sekolah yang terbakar.


“Kalau ada dana begitu ditolak mengapa juga?. Apakah itu yang kemudian pemkot itu menolaknya, apakah mungkin kalau dari bantuan dari pusat itu biasanya sudah ada rincian kegiatannya. Biasanya kalau ada rincian kegiatannya. Kecuali dana gelondongan begitu enak, ada rincian kegiatannya, misalnya lokal satu kan tanggung mas, kalau memang ada DAK itu ada rincian begitunya mungkin itu yang dimaksud  ditolak,” terang legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.