Dewan Sebut Pemerintah Sudah Maksimal Atasi Karhutla

Penanganan Karhutla Perlu Sinergitas


PALANGKA RAYA-Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan kepada pemerintah agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) bisa melibatkan semua pihak khususnya dari tingkat atas hingga tingkat Desa, termasuk melibatkan organanisasi kemasyarakatan.


Menurut Anggota DPRD Kalteng HM Asera, tidak dipungkiri bahwa sampai saat ini pihak pemerintah telah berusaha secara maksimal untuk mengatasi masalah Karhutla yang semakin parah, namun, penanganan tersebut tidak akan efektif apabila pemerintah bekerja sendiri dalam memadamkan disejumlah titik api yang kian meluas.


“Kita mengakui peran dan upaya pemerintah sudah maksimal. Namun apabila bekerja sendiri tanpa melibatkan semua pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), ketingkat Kecamatan dan Desa, hingga kalangan organisasi kemasyarakatan, maka upaya tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu kita minta pemerintah bisa menjalin sinergitas dengan semua pihak sehingga masalah karhutla bisa ditangani secara serentak,” kata Asera, saat dibincangi, di gedung dewan, Selasa (13/8).


Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengatakan, penanganan karhutla menggunakan media helikopter dan menyiram titik api dengan air, cukup efektif untuk memadamkan api diwilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat, namun di samping itu, harus ada tim khusus yang melakukan pemadaman melalui jalur darat.


Lebih lanjut, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menghimbau kepada pihak kepolisian, agar mengusut tuntas serta menindak tegas bagi oknum yang dengan sengaja membakar lahan untuk kepentingan pribadi. Pasalnya, ada indikasi bahwa kebakaran lahan yang terjadi saat ini, sengaja dibakar sekelompok oknum yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan tertentu.


“Kalau memang ada indikasi seperti itu, kita minta pihak Kepolisian mengusut tuntas masalah ini, serta menindak tegas oknum-oknum yang dengan sengaja membakar lahan karena suatu kepentingan. Karena apabila dibiarkan, setiap tahun kita akan selalu merasakan bencana Kebakaran lahan serta menghirup kabut asap, apalagi dengan adanya isu pemindahan Ibukota ke Kalimantan. Bahkan kalau perlu pemerintah pusat juga turun tangan membantu, jangan hanya diam saja melihat warga Kalteng menderita karena bencana,” pungkas Purnawirawan Polri ini.