Dewan Sarankan Gubernur Turun Tangan Tangani Karhutla

Optimalisasikan Sarpras dan Personel


PALANGKA RAYA – Kebakaran lahan dan hutan (karhutla) yang terjadi akhir-akhir ini berdampak munculnya kabut asap di beberapa wilayah di Kalteng. Sejumlah titik panas yang terlihat menjamur, membuat para personel pemadam kebakaran dan jajaran lainnya berjibaku di lapangan.


Kondisi ini sendiri mendapat sorotan serius dari kalangan DPRD Kalteng.  Wakil Ketua Komisi B HM Asera menilai perlunya optimalisasi dalam penanganan kebakaran lahan dan hutan. “Kita bisa lihat kemarin banyak lahan yang terbakar dengan luasan hingga puluhan dan ratusan hektare, namun penanganannya belum terlihat optimal,” ujarnya, kepada awak media ketika ditemui, di ruang kerjanya, Senin (5/8).


Banyaknya titik api serta luasan lahan yang terbakar membuat jajaran pemadam dan pihak lainnya bergerak cepat dalam memadamkan api. Sayangnya tidak semua titik api terjangkau yang berdampak belum tertangani secara optimal di beberapa kawasan terbakar.


Asera menilai hal ini mesti mendapat perhatian agar pelaksanaan di lapangan lebih maksimal. Kurangnya jumlah personel, ditambah soal minimnya sarana prasarana (sarpras) serta operasional yang belum sesuai harapan menjadi faktor utama. “Anggaran juga terbatas. Artinya ini sangat diperlukan peningkatan pada lini serta item-item itu, demi tindaklanjut yang lebih baik,” ujarnya.


Selain itu dirinya juga menyarankan Gubernur bisa turun tangan serta melihat para personel bekerja. Tujuannya agar dapat melihat serta menilai sarpras hingga soal operasional dan kegiatan personil di lapangan.


Selain itu Asera juga mengharapkan agar kebakaran hutan dan lahan, jangan sampai menjadi isu negatif baik lokal ataupun nasional


Misalnya saja dihubungkan dengan pemindahan ibu kota RI ke Kalteng.  Hal semacam ini tidak perlu dibesar-besarkan atau di dramatisir, mengingat perlunya isu atau informasi positif dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang ada di wilayah itu.


“Kita sepakat dan berharap agar Kalteng menjadi ibu kota RI, dan persoalan karhutla atau lainnya mampu mendapat penanganan yang baik dari pemerintah setempat,” ujar legislator senior PKB mengakhiri.