Dewan Nilai RTRWP Vital bagi Pembangunan Kalteng

Revisi RTRWP Perlu Dipercepat


PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalteng mendorong pemprov  mempercepat proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).


Wakil Ketua DPRD Kalteng H Heriansyah menilai persoalan itu sangat penting untuk ditindaklanjuti, karena dokumen perencanaan memiliki peranan vital bagi pembangunan mendatang.


“Pemprov bisa memanfaatkan rencana pemindahan ibu kota RI ke Kalteng, dalam upaya mempercepat revisi RTRWP itu,” ujarnya kepada awak media ketika ditemui disela-sela rapat kerja, Selasa (9/7). Apalagi, ucap dia, pemerintah pusat sudah meminta provinsi untuk berkoordinasi, terkait kebutuhan dari program yang cukup strategis tersebut.


Dirinya menambahkan revisi tata ruang sendiri, merupakan salah satu prioritas yang mesti dituntaskan oleh pemerintah. Maka melalui perencanaan pemindahan ibukota itu, persoalan RTRWP bisa diselesaikan secara akurat. Secara keseluruhan, ujarnya, keberadaan dari rencana tata ruang, memiliki pengaruh penting bagi percepatan pembangunan.


Wakil rakyat dari Dapil II yang meliputi Kotim dan Seruyan itu mencontohkan seperti dari sejumlah lini, yaitu pertumbuhan ekonomi hingga soal peningkatan investasi. “Pemerintah mesti melihat revisi RTRWP ini tidak hanya sebagai pembagian kawasan saja, namun yang penting adalah soal progress pembangunan dari tahun ke tahun,” ujar politisi Gerindra tersebut.


Heriansyah menuturkan ketika pemerintah pusat menunjukkan keseriusan menyangkut program itu, maka berbagai penyelesaian persoalan di daerah selaku ibukota RI, tindaklanjutnya akan terbantu. Kondisi itulah yang harusnya dimanfaatkan, demi penuntasan berbagai problema yang ada di daerah selama ini.


Dirinya juga menegaskan rencana pemindahan ibukota RI ke Kalteng tidak hanya dipersepsikan sebagai citra ataupun reputasi saja. Namun bisa dimanfaatkan provinsi untuk berkoordinasi, sekaligus membahasa revisi RTRWP kedepan.


“Revisi Perda No.5/2015 tentang RTRWP itu juga menjadi salah satu visi dan misi Pemprov, sehingga pemerintah wajib merealisasikan pembenahan tata ruang, yang saat ini masih belum mampu mendukung percepatan pembangunan,” ucap Heriansyah.


Intinya, ucap dia, persoalan RTRWP sebagai tanggung jawab yang harus dituntaskan pemerintah. Apalagi ketika bicara soal pemindahan ibukota ataupun percepatan/perkembangan pembangunan, jelas masalah tata ruang jadi fokus utama.