Dewan Nilai Program Integrasi Sapi-Sawit Belum Merata

PALANGKA RAYA-Sektor peternakan menjadi salah satu penunjang pembangunan di wilayah Kalteng. Keberadaan lini itu memiliki andil dalam peningkatan perekonomian di lingkungan masyarakat. Apalagi selama ini sebagian ternak sapi yang dibutuhkan masyarakat  rata-rata berasal dari luar daerah.


Menanggapi hal itu, kalangan DPRD provinsi berharap, agar program integrasi sapi dan perkebunan sawit bisa terlaksana di seluruh daerah. “Sistem ini tengah dilaksanakan oleh Kabupaten Kobar, dan memiliki manfaat yang positif,” kata anggota Komisi B Syahrudin Durasid ketika ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.


Terkait itu dirinya berharap agar program itu, tidak hanya ada di beberapa daerah saja, namun bisa mencakup seluruh lini peternakan di wilayah Kalteng.


Dikatakannya, salah satu dampak yang memberikan kontribusi bagi daerah, adalah ketika provinsi itu mampu menghasilkan ternak sapi untuk berbagai macam kebutuhan secara mandiri.


Intinya, tidak lagi harus impor luar seperti dari kabupaten atau provinsi tetangga bahkan dari luar Pulau Kalimantan. Kalau program itu berjalan dengan baik, maka bukan tidak mungkin mencegah terjadinya kelangkaan atau sulitnya kebutuhan daging atau ternak sapi. Memang masyarakat juga mendapat bantuan berupa bibit ternak.


Hanya saja selama ini pelaksanaannya belum terlihat maksimal. “Kami mengingatkan agar dinas terkait bisa menindaklanjuti kemana output dari bantuan bibit itu. Karena pada kenyataannya daging atau ternak sapi terkadang selalu impor dari luar,” tegas politisi senior PAN tersebut.


Pihaknya mengharapkan agar instansi terkait bisa melakukan pengawasan untuk bibit-bibit yang ada tentunya terkait penggunaan yang harusnya diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat, bukan digunakan demi kepentingan kelompok atau pribadi.


Saat ini bantuan dari pemerintah untuk sektor tersebut tidak lagi berupa hewan semata, namun bibit ternak.


Intinya tujuan dari program itu lebih mengarahkan masyarakat untuk memberdayakan diri.


Bukan hanya menunggu stimulus tanpa adanya kinerja ataupun pelaksanaan yang bermanfaat bagi sektor penunjang pembangunan. Hal ini jelas tidak memberikan rangsangan kepada peternak untuk menggeluti dunia usaha.


Ketika disinggung mengenai pengawasan terkait larangan/aturan pemotongan hewan/sapi betina dirinya mengaku masih belum optimal. “Kita masih lemah dalam pengawasan, dan persoalan ini ke depan harus menjadi perhatian kita bersama,” kata wakil rakyat dari Dapil II yang meliputi Kotim dan Seruyan tersebut mengakhiri.