Dewan Minta Pemerintah Pusat Dukung Pencabutan Izin Perkebunan

PALANGKA RAYA-DPRD Kalteng meminta kepada pemerintah pusat untuk mendukung pencabutan perizinan perkebunan yang tidak memberikan manfaat bagi daerah. Pasalnya, selama ini banyak pengusaha yang mengajukan perizinan tetapi tidak digarap sampai sekarang ini. Hal ini disampaikan anggota DPRD Kalteng Syahrudin Durasid saat dibincangi wartawan di gedung Dewan, Rabu (1/8).


Pihaknya dari DPRD Kalteng menegaskan sangat mendukung Pemprov Kalteng yang akan melakukan pencabutan ratusan ribu hektar perkebunan yang tidak digarap oleh perusahaan perkebunan.


“Kita menyambut baik dan mendukung adanya sikap tegas Pemprov yang mengusulkan pencabutan izin perkebunan yang tidak serius melakukan penanaman. Kita harapkan pemerintah pusat dapat merespon ini dengan cepat, jangan pemerintah pusat yang bermain dalam persoalan perizinan ini,” kata Syahrudin.


Politisi dari Partai Amanat Nasional  (PAN) ini juga menyarankan, bagi pengusaha lokal yang mau mengelola perizinan tersebut atau take over, maka diharapkan pemerintah pusat memberikan kesempatan untuk itu. “Kita melihat selama ini segelintir pengusaha hanya mengurus izin saja, tapi lahannya tidak dikelola. Hanya ingin menguasai lahan saja,” katanya.


“Kalaupun di kelola hanya beberapa hektar saja dan juga tidak terlihat manfaatnya bagi daerah ini. Hanya mengambil keuntungan sendiri,  pemerintah daerah dan masyarakat sekitar tidak banyak mendapatkan hasil yang signifikan dari kegiatan perkebunan selama ini,” tambahnya.


Mantan anggota DPRD Kota Palangka Raya ini mendesak pemerintah pusat agar jangan mudah mengeluarkan perizinan, yang pada akhirnya tidak bermanfaat bagi daerah. “Kita minta pemerintah pusat agar konsisten dalam hal ini. Kalau pemerintah daerah meminta dicabut perizinannya karena hanya merugikan daerah, maka pemerintah pusat harus menindaklanjuti hal itu. Sebab bagaimanapun mereka yang mengeluarkan perizinan. Dengan dicabut kita harapkan dapat memberikan keleluasan bagi gubernur untuk mengevaluasi izin perkebunan yang beroperasi di daerah ini,” pungkas Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II, meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini.