Dewan Minta Eksekutif Serius Tanggapi Aspirasi

SOAL SOLUSI BERLADANG


PALANGKA RAYA-Kalangan anggota DPRD Provinsi Kalteng meminta jajaran eksekutif khususnya lingkup pemprov serius dalam menanggapi aspirasi yang disampaikan ke pihaknya. Pasalnya tidak sedikit usulan bahkan keinginan masyarakat yang menginginkan kemajuan serta kesejahteraan daerahnya.


Wakil rakyat dari Dapil I yang meliputi Palangka Raya, Katingan, dan Gumas H Edy Rosada mengatakan, aspirasi itu biasanya diserap melalui pelaksanaan baik reses perkelompok ataupun perseorangan.


“Kami berharap agar apa yang menjadi keinginan masyarakat yang disampaikan melalui dewan bisa diakomodir dengan baik,” katanya kepada wartawan ketika ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.


Apalagi rekomendasi reses wajib menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan.


“Jangan sampai kebijakan ataupun program dari pemerintah, menghambat aspirasi dari masyarakat untuk berbagai sektor,” katanya.


Dirinya mengakui saat ini banyak imbauan atau larangan untuk tidak membakar lahan/pekarangan. Bahkan kebijakan itu juga melarang, adanya pertambangan secara liar yang dianggap ilegal.


Anggota Komisi B itu mengatakan, beberapa waktu lalu, pihaknya menggelar reses perseorangan di mana banyak keluhan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat ketika dialog bersama. Keluhan yang mendominasi salah satunya, persoalan membuka lahan tanpa membakar. “Ini yang harusnya perlu solusi, jangan sampai masalah semacam ini terabaikan,” ujar Edy.


Kemudian ada juga permasalahan, terkait penyuluh pertanian di lapangan. Dirinya berharap agar para penyuluh bisa melaksanakan kinerjanya secara maksimal.


Pasalnya dari sejumlah daerah yang dikunjungi, masih banyak masyarakat yang mengalami ketidaktahuan di sektor pertanian.


Seharusnya para penyuluh yang dikhususkan untuk lini itu bisa memberitahukan apa saja kepada masyarakat. Intinya para penyuluh dibayar untuk memberikan pengetahuan hingga kinerja yang baik bagi publik.


Sementara menyangkut berladang tanpa membakar, diharapkan persoalan itu bisa menemukan solusi yang positif.


Adanya konsep membakar yang dilakukan petani ladang bukanlah penyebab dari terjadinya bencana tersebut. “Masyarakat yang bertani tetap mengedepankan konsep kearifan lokal dalam berladang misalnya dengan menjaga serta membuat jarak atau sekat bakar,” ujarnya.


Kondisi itu harus dilakukan mengingat adanya denda ketika kebun orang di sekitarnya terbakar. Maka untuk itulah Raperda Karhutla nantinya menjadi dasar pemikiran ke depan.